Berita Itjen

APIP Harus Mengawal Program-Program Yang Telah Dicanangkan Secara End-To-End

APIP Harus Mengawal Program-Program Yang Telah Dicanangkan Secara End-To-End

Rabu (9/9) Kementerian Keuangan mengadakan Sosialisasi secara virtual dengan tema Peran APIP dalam Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) melalui SAKTI untuk Penyusunan RKA K/L Tahun 2021, acara yang diikuti oleh kurang lebih 686 peserta, yang terdiri dari berbagai APIP K/L dan APIP daerah. Acara dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sumiyati.

Dalam paparannya Sumiyati menjelaskan bahwa sebagai pengelola fiskal dan keuangan negara, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi dari proses penganggaran dengan melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Redesain ini bertujuan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan kebijakan money follow program sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L atau pemerintah daerah dan juga meningkatkan integrasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah.

“APIP harus mengawal program-program yang telah dicanangkan secara end-to-end, mulai dari perencanaan awal hingga pertanggungjawabannya, karena kebijakan pengawasan harus selaras dengan RPJMN dan RKA K/L”, ujar Irjen Kemenkeu.

Sumiyati juga menegaskan bahwa APIP juga harus mampu mengawal program strategis K/L/D masing-masing dan memastikan kebijakan pengawasan APIP selaras dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Semua bentuk kebijakan dan pelaksanaan pengawasan adalah demi terwujudnya kesiapan implementasi RSPP K/L, peningkatan kualitas penganggaran dan spending, serta sinergi antar APIP dalam implementasi RSPP K/L.

Adapun manfaat yang akan dirasakan apabila kebjakan Redesain anggaran ini dijalankan dengan baik dan benar pada masing-masing intansi adalah sebagai berikut: 1) Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome; 2) Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan; 3) Meningkatkan efisiensi belanja; 4) Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran; 5) Efisiensi organisasi; 6) Eksekutif Summary, Reporting DIPA untuk keperluan manajerial/informasi Pimpinan KL dalam mengambil Keputusan serta untuk Informasi Publik/Masyarakat yang lebih Informatif (mudah dipahami).

Sejalan dengan hal tersebut APIP pada Kementerian Kesehatan RI diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan, agar terjadi kesesuaian antara perencanaan program kegiatan dan RPJMN.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang selalu Presiden RI sampaikan, kepada setiap K/L harus memiliki kemampuan perencanaan dan penganggaran serta penyerapan belanja negara yang efektif, agar anggaran dana yang telah diberikan benar-benar memberi manfaat terbaik dan berkontribusi terhadap pembangunan negeri. (JP)

Share this Post: