Berita Itjen

APIP Inspektorat Jenderal Mengawal Rencana Kebutuhan BMN Kemenkes TA. 2019 Melalui Reviu RKBMN

APIP Inspektorat Jenderal Mengawal Rencana Kebutuhan BMN Kemenkes TA. 2019 Melalui Reviu RKBMN

Bekasi (5/9) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN Pasal 15 ayat (4), bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ditambah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2016 tentang tahapan pelaksanaan penyusunan dan penelahaan RKBMN pada Kementerian/Lembaga serta surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-562/KN/2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang pemberitahuan jadwal penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2019.

Kementerian Kesehatan sebagai pengguna barang harus menyampaikan RKBMN TA. 2019 kepada  Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 3 November 2017. Pengguna Barang yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian RKBMN tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN dalam rencana kerja K/L bersangkutan. Peran APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam tugas mengemban tugas sebagai pereviu RKBMN sejalan dengan Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 yang sudah diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 27 Tahun 2016 tetang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan di dalamnya sudah memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Audit Barang Milik Negara (Audit BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

Sebagai tindak lanjut atas peraturan yang sudah diterbitkan di atas Kementerian Kesehatan melalui Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal  dan Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) lanjutan pada tingkat Kementerian yang dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 9 September 2019 bertempat di Hotel Santika Harapan Indah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk reviu RKBMN tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah terlaksana pada tanggal 8 Agustus 2017. Pada pelaksanaan reviu RKBMN tingkat Kementerian ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menurunkan 4 (empat) tim dan 4 (empat) pengendali teknis yang bertugas sebagai penanggungjawab dari masing-masing unit utama pengampunya. 

Kegiatan reviu RKBMN tingkat Kementerian ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Drs. Setyo Budi Hartono, MM bersama dengan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemenkes drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes dengan dihadiri para Auditor Inspektorat Jenderal sebagai pereviu dan peserta/penanggungjawab BMN dari 8 (delapan) unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk unit Inspektorat Jenderal sendiri yang memiliki dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pereviu dan sebagai satuan kerja yang direviu.

Kegiatan reviu RKBMN TA. 2019 ini masuk pada pelaksanaan reviu di tahun ke dua, berdasarkan peraturan berlaku reviu RKBMN yang diminta hanya dilakukan pada tingkat pengguna K/L tetapi berdasarkan kesepakatan internal disepakati bahwa reviu RKBMN di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, unit Eselon I dan berakhir pada tingkat pengguna (Kementerian). Hal ini dilakukan agar setiap usulan BMN yang diajukan oleh masing-masing entitas terkecil/satuan kerja kualitasnya terjaga dan dapat bermanfaat untuk menunjang berjalannya roda organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis khususnya bagi satuan kerja yang bersangkutan dan umumnya bagi Kementerian Kesehatan sebagai penanggungjawab pengguna BMN.

Kontributor: Ghotama

Share this Post: