Berita Itjen

Budget Day 2017: Transformasi Penganggaran untuk APBN yang Berkualitas

Budget Day 2017: Transformasi Penganggaran untuk APBN yang Berkualitas

Jakarta 22/11, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kementerian Keuangan RI bersinergi menyelenggarakan acara Budget Day 2017 di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran. Rangkaian kegiatan Budget Day terdiri dari seminar dan pameran yang mengambil tema “Transformasi Penganggaran untuk APBN yang Berkualitas”. Seminar diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo. Dalam sambutannya beliau menekankan bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus tersinkronisasi karena pada hakekatnya keduanya adalah satu kesatuan.

          

Seminar dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Pada sesi I, seminar diisi oleh nara sumber yaitu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dan Staf Aahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya, Dirjen Anggaran dalam paparannya menyampaikan bahwa seiring telah ditetapkannya PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sinergi semua K/L sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar dapat dihasilkan APBN yang berkualitas sehingga pemerintah dapat bekerja secara produktif untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah yang belum efektif dan efisien antara lain mulai dari belanja pegawai yang jauh lebih besar dari porsi belanja modal, hingga realisasi belanja modal yang lambat. Realisasi belanja modal lambat dan simpanan Pemda di bank makin tahun makin meningkat. Diperparah lagi terdapat ketimpangan dalam pelayanan publik antar daerah. Beliau juga menambahkan bahwa lebih menyedihkan lagi, sampai dengan sekarang terdapat 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dari 542 daerah. Di antaranya 18 gubernur, dan 343 bupati atau wali kota. Korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dari pengadaan konstruksi bangunan.

Irjen Kemenkeu menekankan peran APIP dalam proses perencanaan dan penganggaran. “APIP bertugas untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran sehingga taat aturan melalui kegiatan assurance dan konsultasi. APIP perlu memastikan bahwa kegiatan pada RKA-K/L sesuai dengan RPJMN dan Renstra, jika ada yg di luar hal tersebut pastikan bahwa itu adalah inisiatif baru. Dalam reviu RKA-K/L, beberapa yang harus diperhatikan : (i) pedoman dalam penyusunan anggaran yang harus dipedomani oleh APIP,  (ii) program kegiatan atau inisiatif jika sudah ada dalam rencana kerja perhatikan arsitektur output dan outcome-nya baru diruntut ke input dan proses yg dipilih. (iii) reviu atas kewajaran anggaran yg dialokasikan untuk menghasilkan output dan outcome-nya. Harus dilihat akuntansi biaya, standar-standar biaya yang ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman mereviu anggaran tersebut, (iv) reviu atas ketepatan mata anggaran yang digunakan (reviu klasifikasi biaya). Harus taat pada peraturan yang ada. Saat melakukan reviu belanja modal, APIP harus memastikan bahwa itemnya benar, benar harganya, benar tempatnya. Pastikan aset tetap atau belanja modal memang sudah didahului oleh rencana kerja BMN, (v) pastikan kesiapan dari satker, apa yang akan dihasilkan baru dipikirkan anggarannya. Seringkali kesiapan suatu satker menggunakan anggaran masih kurang. Jadi APIP harus memastikan perencanaannya (TOR, SDM, Komitmen dari resources dan forum yang mendukung), (vi) mengawal program/kegiatan sejak RUP sampai pemaketan karena berpengaruh ke RPD nya, (vii) perhatikan prioritas-prioritas yang diamanatkan oleh pemerintah, perhatikan prioritas nasional atau K/L, (viii) satker atau K/L saat melakukan revisi anggaran haras dijaga tetap pada prioritas nasional, (ix) perhatikan untuk pengadaan multiyears, jika terjadi hambatan harus dibantu oleh APIP untuk memecahkannya, jadi itjen benar-benar harus mengawal proses dari awal smpai akhir. Selain itu APIP harus memastikan bahwa semua proses tersebut berjalan sesuai pedoman yang berlaku.

          

Pada seminar sesi II, hadir sebagai narasumber yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminal Sosial Kementerian Sosial, dan Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK. Dalam sesi ini para narasumber menekankan pentingnya  pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta setiap K/L diharapkan dapat konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan program/anggaran untuk pembangunan nasional. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa masih banyak K/L yang menarik uang persediaan (UP) namun uang itu tidak kunjung digunakan, padahal jika terjadi kekosongan uang di kas negara, Kementerian Keuangan harus menjual Surat Utang Negara untuk menutupi kekosongan tersebut. Kedepannya akan diinisiasi pencairan UP dengan menggunakan kartu kredit, sehingga uang UP tetap ada di kas negara. Sedangkan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK menyampaikan bahwa penggunaan anggaran saat ini masih belum efektif. Berdasarkan hasil kajian KPK terdapat beberapa hal temuan yang sering dilakukan oleh K/L dan Pemda, seperti: pengadaan konsinyering yang hanya dihadiri beberapa orang pegawai saja dan pelaksanaan perjalanan dinas yang kurang efektif.

Selain seminar, dalam acara Budget Day 2017 ini, terdapat juga pameran yang diramaikan oleh K/L yang merupakan mitra DJA seperti Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan BUMN seperti Bank BNI, Mandiri, BRI, BPJS Kesehatan, dan PT Taspen. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni tari nusantara oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Kontributor: LRS dan AF

 

Share this Post: