Berita Itjen

Delapan Rekomendasi Itjen Untuk Balitbangkes

Delapan Rekomendasi Itjen Untuk Balitbangkes

Depok (2/3) Setiap tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengadakan Rapat Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Raker Balitbangkes). Tahun ini Raker Balitbangkes mengambil tema ”Peningkatan Mutu Penelitian Melalui Penguatan Organisasi dan Manajemen Litbangkes”. Pelaksanaan Raker tahun 2020 ini diadakan di Margo Hotel Depok dan berlangsung selama 4 (hari) sejak tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tahun 2020. Rapat kerja ini dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Unit Utama dan satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari seluruh Indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan kali ini diundang sebagai pembicara pada acara Raker tersebut. Materi yang disampaikan beliau adalah “Sistem Pengawasan Internal dan Kendali Mutu Penelitian dan Pengembangan”.

Dalam sambutannya Irjen menjelaskan bahwa dengan  Meningkatnya Transparansi dan AkuntabilitasTata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan dapat tercapai dengan baik, maka Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan harus berjalan dengan efektif, efisien dan hemat.

Ada 4 hal pada Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

  • Assurance yang terdiri dari kegiatan Reviu LK, Reviu PIPK, RKA-K/L, Reviu RK-BMN, Reviu LAKIP, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, Evaluasi SAKIP, Audit, Pemantauan TL LHA, serta Monev RB (PMPRB Online)
  • Kegiatan Consulting (Konsultansi), berupa asistensi, konsultasi PBJ, sosialisasi program pengawasan serta pembinaan on going process
  • Program Pencegahan Korupsi terdiri dari Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan LHKP/LHKASN, Pendampingan Satker Menuju WBK/WBBM, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), Pengendalian Sponsorship Tenaga Kesehatan, serta Pencegahan dan Pemberantasan Pungli, serta Pencegahan Fraud JKN
  • Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) berupa pengelolaan WBS, Klarifikasi, ADTT dan Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu

Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan (Assurance, Consulting, Program Pencegahan Korupsi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat) yang mendukung program/kegiatan Kementerian Kesehatan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Transparansi dan AkuntabilitasTata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan.

Sebelum menutup arahannya, Inspektur Jenderal memberikan 8 (delapan) rekomendasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, antara lain:

  1. Mendorong satker di lingkungan Balitbangkes menjadi satker dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi);
  2. Mendorong pembentukan SKI (Satuan Kepatuhan Intern) di lingkungan Balitbangkes;
  3. Meningkatkan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di lingkungan satker Balitbangkes;
  4. Melakukan pemetaan risiko di lingkungan satker Balitbangkes;
  5. Mempercepat penyelesaian pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara):
  6. Mempercepat tindak lanjut hasil audit;
  7. Mendorong barang/jasa (reagen) untuk dimasukan ke dalam e-katalog nasional; dan
  8. Kolaborasi hasil riset dengan hasil pengawasan untuk program prioritas.

(GT)

Share this Post: