Berita Itjen

Entry Meeting BPK atas Efektivitas Pengelolaan obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 Semester I Tahun 2017

Entry Meeting BPK atas Efektivitas Pengelolaan obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 Semester I Tahun 2017

Jakarta (16/10), Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Drs. Purwadi, Apt, MM, ME didampingi Auditor Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Arif Fadillah. mengadakan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Efektivitas Pengelolaan obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 Semester I Tahun 2017  Kementerian Kesehatan yang berlangsung di Ruang Rapat 215 Gd. Adhiyatma Kementerian Kesehatan.

              

Tim Auditor BPK akan bekerja untuk melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 selama 30 (tiga puluh) hari, pada Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Instansi terkait lainnya, Badan POM, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan Instansi Pemerintah/Swasta lainnya.                                                                                                           

Dalam sambutannya Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa Pemeriksaan BPK Periode 2016-2020 akan menitikberatkan pada pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan  dengan Tema Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun JKN untuk Non-PBI. Tema tersebut diarahkan pada area-area kunci (key Leverage) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi BPK untuk mendorong keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan JKN untuk meningkatkan perlindungan Finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi penduduk baik untuk PBI melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Non PBI.

Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pengeloaan Obat dalam Penyelenggaraan JKN kali ini BPK  menfokuskan pada  bisnis proses perencanaan kebutuhan obat JKN, Bisnis Proses pengadaan obat JKN dan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan obat JKN.

                      

 Indikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Obat untuk Program JKN :

  1. Perencanaan : Kelemahan dalam Penyusunan RKO oleh Faskes;
  2. Pengadaan Penyedia/Distributor obat yang terdapat dalam e-Catalogue belum melaksanakan seluruh kewajibannya memenuhi pesanan Obat;
  3. Penggunaan : Masih terdapatnya Pasien JKN tidak mendapat Obat tepat Waktu karena obat di Faskes Kosong;
  4. Monitoring dan Evaluasi : Proses Monev masih terdapat kelemahan dalam mengindentifikasi masalah yang ada dan tindaklanjutnya.

Inspektur Jenderal juga berharap bahwa dari hasil pemeriksaan BPK, dapat menjadikan penyelenggaraan Program JKN sepenuhnya efektif dari tahun ke tahun tapi juga secara sistematik dan terlembaga sehingga bisa dicegah kemungkinan penyelewengan sejak dini.

Menurut Penanggung Jawab Tim BPK Arif Abdillah, “sesuai dengan Renstra BPK 2015-2020 salah satunya adalah mengawal pelaksanaan Progam JKN. Pada tahun ini BPK fokus pada pengelolaan Obat. Tujuan dari pemeriksaan BPK kali ini adalah menilai efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN”.

Arif Abdillah juga menyatakan bahwa Ada banyak pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan pemeriksaan ini, yaitu Kemenkes,Badan POM, BPJS,LKPP, industri Farmasi, Rumah sakit Vertikal, Rumah Sakit Daerah, Dinas Kesehatan,dan Puskesmas. Dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif pada satuan kerja tersebut mulai dari perencanaan hingga monitoring, diharapkan kita bisa dapat benang merah dari hasil pemeriksaan tersebut.

(Kontributor : AAB)

Share this Post: