Berita Itjen

Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kementerian Kesehatan untuk Tercapainya Good Governance

Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kementerian Kesehatan  untuk Tercapainya Good Governance

Jakarta (4/10) bertempat di Ruang Rapat GA. Siwabessy Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan, dilaksanakan pertemuan terkait pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kementerian Kesehatan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan saat ini memasuki tahapan kedua yakni mencapai birokrasi yang berkinerja tinggi (Performance Based Beureaucracy) pada akhir tahun 2019.  Pelaksanaan RB di Kemenkes bertujuan untuk mencapai visi Reformasi Birokrasi secara nasional tahun 2025: “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,” yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa  Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. SAKIP ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Selanjutnya untuk tingkat Kementerian Kesehatan ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal sebagi penanggung jawab untuk melakukan Koordinasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi SAKIP. Menurut Permenkes No 64 Tahun 2015 Pasal 9 dan 10 Biro Perencanaan dan Anggaran beserta Inspektorat Jenderal bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pemantauan.

Agar pelaksanaan  reformasi  birokrasi dan SAKIP  dapat  berjalan  sesuai  dengan  arah  yang telah  ditetapkan,  maka  perlu  dilakukan  evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Evaluasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 di Kementerian Kesehatan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 4 Oktober 2017 oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Pelaksana, Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Tim Asesor, serta Wakil Koordinator Tim Agen Perubahan (Agent of Change/AoC) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Agenda pertemuan hari ini meliputi entry meeting evaluasi pelaksanaan RB Kementerian Kesehatan, dilanjutkan dengan diskusi progress pelaksanaan RB masing – masing Kelompok Kerja (Pokja) 8 Area Perubahan dan penyampaian data dukung. Pertemuan dibuka pada pukul 13.00 WIB oleh Kepala Badan Litbang Kesehatan, dr. Siswanto, MPH, DTM. Ka Badan Litbangkes menyampaikan bahwa Implementasi Penyelenggaraan RB dan SAKIP ini akan menjadi penguat dan motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program yang sudah disusun agar menjadi lebih baik.

Dalam sambutannya, Ka Badan Litbangkes menyebutkan beberapa hasil dan penghargaan yang diperoleh Kemenkes atas berbagai upaya telah banyak dilakukan, baik dalam implementasi RB maupun penyelenggaraan SAKIP, di antaranya adalah:

  1. Opini WTP 4 tahun berturut-turut
  2. 5 besar Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik
  3. Peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
  4. Peringkat Pertama Kepatuhan atas pelaksanaan UU Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman
  5. Pelayanan Kegawatdaruratan 911 mendapat apresiasi
  6. Nilai SAKIP pada tahun terakhir evaluasi (2016) meraih kategori BB
  7. Terbaik dalam kepatuhan pelaporan LHKPN

Kemenkes secara terus menerus melakukan upaya perbaikan pada pelayanan publik di berbagai sektor serta melakukan pemetaan dan penguatan terhadap SDM Aparatur serta pembekalan terhadap AoC di setiap unit Eselon I agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Penilaian hasil evaluasi RB Kemenkes terus menerus menunjukkan peningkatan. pada 2016 mendapat nilai 74,37 naik 2,3 poin dari tahun 2015. Demikian pula, nilai dari SAKIP Kemenkes terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014, nilai hasil evaluasi untuk entitas akuntabilitas Kemenkes mendapat  nilai 69,76 (kategori B) dan pada tahun 2015, naik  menjadi  72,82 (kategori BB). Untuk tahun 2016, ditargetkan agar nilai hasil evaluasi untuk entitas akuntabilitas Kemenkes bisa mendapat nilai Kategori A atau nilai AA. Ka Badan Litbangkes berharap pada evaluasi kali ini, nilai RB maupun SAKIP Kemenkes akan meningkat lagi. “Kami berharap bahwa apa yang kita rencanakan dan telah lakukan dapat dirasakan masyarakat secara mudah dan bermanfaat. Kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan mari bersama terus memegang komitmen sehingga apa yang kita jalankan dalam proses perubahan ini dapat tercapai dengan baik.”

Selanjutnya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, SH, MKM, M.Hum menyampaikan paparan dan pemutaran film mengenai implementasi RB di Kemenkes. Kemenkes telah menyusun Roadmap RB tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Kepmenkes 278/2016, dengan fokus pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

  1. Manajemen Perubahan,
  2. Penguatan Sistem Pengawasan
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  4. Penguatan Kelembagaan
  5. Penguatan Tata Laksana
  6. Penguatan Sistem dan SDM ASN
  7. Penguatan Peraturan Perundang Undangan
  8. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Paparan yang terakhir disampaikan oleh Drs. Agus Uji Hantara, MM selaku Penanggung Jawab Tim Evaluator Kemenpan-RB. Dalam paparannya, disampaikan tujuan umum evaluasi, yaitu sebagai berikut:

  • Memperoleh informasi mengenai konsistensi dan perkembangan pelaksanaan kebijakan RB dan SAKIP oleh Instansi Pemerintah.
  • Memperoleh informasi mengenai hal – hal yang sudah baik dan hal – hal yang belum untuk kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti – bukti yang diberikan oleh instansi.
  • Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
  • Menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan RB dan SAKIP untuk kebutuhan saling belajar antar instansi.

Tim Evaluasi atas pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja di Kemenkes diketuai oleh Ananda Juarsa, dengan pembagian tim sebagai berikut:

  1. Ananda Juarsa (Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
  2. Gempar Ganefianto (Pokja Penguatan Sistem Pengawasan
  3. Galih Hadiwijaya (Pokja Penguatan Kelembagaan dan Pokja Penguatan Tata Laksana)
  4. Septian Kurnia Nugraha (Pokja Pelayanan Publik)
  5. Heru Airlangga (Pokja Penguatan Peraturan Perundang Undangan)

Tim tersebut akan mendiskusikan progress pelaksanaan RB masing – masing Kelompok Kerja (Pokja) 8 Area Perubahan hingga tanggal 5 Oktober 2017 dan dilanjutkan dengan Survey internal terkait kapasitas organisasi terhadap implementasi RB dengan melibatkan wakil koordinator AoC.

(RSF-JP)

Share this Post: