Berita Itjen

Evaluasi SAKIP Sebagai Wujud Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenkes RI

Evaluasi SAKIP Sebagai Wujud Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenkes RI

Bekasi, 22 April 2019. Biro Perencanaan dan Anggaran bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal mengadakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2019. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh, Sekretaris Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH. Evaluasi SAKIP berlangsung pada tanggal 22 - 26 April 2019 dan diikuti oleh 214 satuan kerja dan 8 unit organisasi dilingkungan Kemenkes RI.

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan amanah  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansinya secara berkelanjutan.

Menurut Sekjen hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018 Kementerian Kesehatan memperoleh Nilai 76,73 atau peringkat BB, meningkat dari Tahun 2017 sebesar 75,61. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kita semua dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja kita sejak mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung  melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.  

“Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan”, ujar Sekjen.

Pada kegiatan tersebut, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo, SH, MM juga menjadi salah satu narasumber. Beliau menyampaikan paparan Reviu Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, yang menyebutkan bahwa SAKIP ini adalah kesatuan dari pelaksanaan penilaian bagi Reformasi Birokrasi dilingkungan K/L.

Dalam kesempatan yang sama Ses Itjen juga menjelaskan bahwa SAKIP dilaksanakan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit organisasi, dan diimplementasikan secara keseluruhan di tingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi: 1) rencana strategis; 2) perjanjian kinerja; 3) pengukuran kinerja; 4) pengelolaan data kinerja; 5) pelaporan kinerja; dan 6) reviu dan evaluasi kinerja.

“Implementasi SAKIP secara bertahap dan mandiri dilakukan di tingkat Satuan kerja, unit organisasi dan secara keseluruhan ditingkat kementerian/lembaga yang bertujuan mewujudkan penjaminan mutu dan reformasi birokrasi yang akuntabel sebagai bentuk langkah nyata Kementerian/lembaga”, ujar Ses Itjen (JP,LY)

 

Share this Post: