Berita Itjen

HAKORDIA 2017: Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

HAKORDIA 2017: Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

Jakarta 12/12, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar hajatan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2017. Kegiatan yang biasanya digelar di daerah kali ini digelar di Jakarta tepatnya di Hotel Bidakara, Jakarta. Inspektorat Jenderal selaku kepanjangan tangan Kementerian Kesehatan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi kembali berperan serta dengan mengikuti berbagai kegiatan yang di selenggarakan dalam memperingati HAKORDIA tersebut.

Beberapa kegiatan yang berlangsung pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2017 ini adalah; Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), International Business Integrity Conference (IBIC), Rakornas Pengendalian Gratifikasi, Rakor Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN), Pameran Inovasi Anti Korupsi, berbagai Talk Show dan kegiatan lain terkait pencegahan korupsi.

Tema peringatan tahun ini adalah “Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”. Tema ini sengaja diambil oleh KPK untuk menyatukan semangat pemberantasan dan aksi pencegahan korupsi ke seluruh negeri. Mulai dari paparan kemajuan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di institusi pemerintah, sampai ke pameran inovasi yang melibatkan masyarakat, diselenggarakan dalam semangat kerjasama inklusif dan inspiratif.

        

Acara HAKORDIA dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Kerja. Tampak mendampingi Presiden RI adalah Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moloek. Dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi. Sejak 2004 hingga saat ini, tercatat beberapa kepala daerah/pemerintah yang terjerat kasus korupsi yang mayoritas kasusnya adalah kasus gratifikasi/penyuapan.

Meskipun jumlah para pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi terhitung banyak, tetapi kasus dan penangkapan terhadap para koruptor tak membuat jera oknum pelaku lainnya untuk tak melakukan tindakan korupsi, oleh karena itu pencegahan korupsi merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan secara serius. Presiden menambahkan dengan langkah penegakan hukum ini, pemerintah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi hingga Rp 3,55 triliun dalam kurun waktu 2016-2017.

“Saya meminta agar pembenahan seluruh sistem segera dilakukan, termasuk sistem pemerintahan, pelayanan administrasi, dan juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait kasus ini”, jelas Presiden.

Ketua KPK Agus Raharjo disela-sela pembukaan acara tersebut secara simbolis menyerahkan password e-LHKPN kepada Presiden Joko Widodo sebagai tanda launching Aplikasi e-LHKPN.

Kegiatan rutin yang selalu diikuti oleh Inspektorat Jenderal adalah Pameran Inovasi Anti Korupsi, hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi atau kampanye kegiatan pencegahan korupsi di Kementerian Kesehatan dan sebagai media publikasi prestasi yang telah diraihnya.

         

Selesai mendampingi Presiden, Menteri Kesehatan mengunjungi booth Kementerian Kesehatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal dan menyempatkan diri berfoto di booth tersebut. Menteri Kesehatan menyampaikan apresiasinya setelah melihat video tutorial penggunaan aplikasi pelaporan gratifikasi online yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

          

Hari pertama pelaksanaan kegiatan peringatan HAKORDIA 2017, Menteri Kesehatan menjadi nara sumber pada seminar IBIC pada Komite Advokasi Nasional di Sektor Kesehatan. Seminar ini dihadiri oleh stakeholder dibidang farmasi. Pada kesempatan tersebut Menteri Kesehatan menyampaikan materi terkait Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan dan Sponsorship. Nara sumber lainnya adalah dari GP Farmasi, KADIN, BPOM, Society of Corporate Compliance and Ethic (SCCE), dan Transparansi International Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo juga menjadi nara sumber pada Rakornas Pengendalian Gratifikasi di ruangan yang berbeda bersama nara sumber lain dari BPJS Ketenagakerjaan dan Inspektorat Kabupaten Badung. Dalam paparannya Sekretaris Itjen menyampaikan mengenai Pengalaman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN.

Hari Kedua Pelaksanaan Peringatan HAKORDIA 2017  (12/12) tiga satuan kerja Kementerian Kesehatan, yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo Magelang menerima penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB, Asman Abnur.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam  rangka  mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB bersama Ombudsman dan KPK dalam penilaian WBK telah mengalami peningkatan, tercatat untuk tahun 2016 sebanyak 77 unit kerja memperoleh predikat WBK dan 6 unit kerja mendapatkan predikat WBBM. Tahun 2017 tercatat 109 unit kerja WBK dan 18 unit kerja WBBM.

“Sebagian besar yang menjadi faktor utama adalah komitmen pimpinan, tapi saya ingin untuk tahun depan diharapkan komitmen instansilah yang menjadi faktor utama dalam meraih WBK”, jelas MenPAN RB.

Selain menerima penghargaan dari MenPANRB, di sela-sela penutupan HAKORDIA 2017, Kementerian Kesehatan juga meraih penghargaan sebagai Kementerian /Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN terbaik untuk kategori Pilot Project_terbaik tahun 2017, dan Kementerian/Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata.

Kemenkes dianggap telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh KPK yaitu memenuhi 90% tingkat kepatuhan LHKPN sehingga dapat menerima penghargaan tersebut. LHKPN merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pencegahan korupsi sehingga tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari KPK kepada instansi yang telah melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansinya secara baik. 

Semoga penghargaan yang diterima oleh Kemenkes dapat menjadi pemicu semangat bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan dapat membangun Kemenkes yang bersih dari korupsi.

 

Kontributor: AF, JP, dan LY

Share this Post: