Berita Itjen

Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Tuntutan akan adanya suatu pengendalian atas risiko kegiatan akhir-akhir ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Berbagai perangkat telah disiapkan oleh pemerintah mulai dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahkan Menteri Kesehatan pun sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.238 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Departemen Kesehatan yang pada pokoknya memerintahkan seluruh pejabat Eselon I Unit Utama untuk melaksanakan SPIP, bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di unit utamanya masing-masing dengan berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal, serta menyampaikan evaluasi pelaksanaanSPIP secara berkala kepada Menteri minimal dua kali setiap tahun.

Meskipun sebelumnya berjalan perlahan dan tertatih-tatih, dewasa ini atensi dan gebrakan yang dilakukan para pimpinan di Kementerian untuk mendorong setiap satuan kerja menerapkan pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Kesehatan, patut diacungkan jempol. Kewajiban pembuatan peta risiko dan sekaligus aktivitas pengendalian menjadi hal yang mutlak karena kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang juga berpengaruh pada besaran tunjangan kinerja.

Pengertian dan Unsur SPIP

Sebelum menelaah lebih jauh, ada baiknya menyegarkan ingatan tentang pemahaman SPIP yang tentu saja rujukan utamanya adalah PP No. 60 Tahun 2008. SPIP dilandasi pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan ke uangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP tersebut harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengyendalian adalah kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Hal itu dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya ancaman pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Secara umum penilaian risiko ini terbagi dua yakni identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko maka pimpinan perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan terlebih dahulu.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Untuk itu perlu dirumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berdasarkan tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup, dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Dalam pelaksanaan identifikasi risiko, sekurang-kurangnya harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dan factor eksternal dan factor internal, dan menilai factor lain yang dapat meningkatkan risiko. Risiko yang bersal dari factor eksternal dapat berupa peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Sementara risiko yang berasal dari factor internal dapat dicontohkan adanya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

Dalam menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko, perlu juga mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi. Antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan.

Analisis risiko digunakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini tentu saja Pimpinan Instansi Pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian tentu saja harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas fungsi organisasi, dan sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yang diutamakan pada kegiatan pokok, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dan juga harus ditetapkan secara tertulis, dievaluasi secara teratur. Secara umum kegiatan pengendalian terdiri dari sebelas macam yakni reviu atas kinerja, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Dalam hal menerapkan unsur keempat ini perlu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk itu organisasi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Dalam praktiknya untuk pemantauan berkelanjutan, dilakukan oleh manajemen pada institusi yang bersangkutan, sementara evaluasi terpisah dilakukan oleh APIP, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atas hasil audit ataupun reviu.

Implementasi

Sejatinya, tahapan pelaksanaan SPIP pada suatu organisasi diawali denga n pengenalan secara umum yang dapat dilakukan melalui sosialisasi ataupun diklat SPIP dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang pengertian dan unsur SPIP, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian risiko sekaligus dengan aktivitas pengendaliannya pada level kegiatan. Peran masing-masing Unit Utama Eselon I sangatlah penting dalam kegiatan pendampingan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian ini, yang tentu saja dapat berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal guna lebih mengoptimalkan kegiatan. Terkadang para pelaksana di tingkat satuan kerja kurang memahami makna risiko, meskipun risiko itu selalu mereka hadapi pada setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya dalam menjalankan tugas fungsi. Peran Inspektorat Jenderal lebih bersifat menggugah ataupun mendorong satuan kerja untuk membuat sendiri penilaian risiko dan aktivitas pengendalian karena yang mengetahui secara persis core business-nya adalah para pelaksana di masing-masing. Sampai tahap ini sebetulnya perjalanan SPIP sudah cukup memadai di mana pada masing-masing satuan kerja memiliki peta risiko dan kegiatan pengendalian untuk seluruh kegiatan yang ada pada masing-masing satuan kerja. Baru kemudian hal tersebut dikomunikasikan kepada seluruh komponen yang ada pada masing-masing unit untuk menuju internalisasi, di mana masing-masing pihak memahami tugas fungsi, risiko, dan sekaligus kegiatan pengendalian.

Meskipun perjalanan tahapan-tahapan di atas masih tertatih-tatih, yang terpenting adalah komitmen para pimpinan untuk melaksanakan amanat PP 60 tahun 2008 ini secara baik dan terstruktur.

Penulis: Drs. Harnyoto, M.Ak

 

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Share this Post: