Berita Itjen

“Inspektorat Jenderal Mendengar” Membangun Sinergitas Pengawasan Bersama Satuan Kerja

“Inspektorat Jenderal Mendengar” Membangun Sinergitas Pengawasan Bersama Satuan Kerja

Semarang (4/5) Inspektur Jenderal mewakili Menteri Kesehatan RI membuka acara Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 2018 yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Kegiatan Rakorwas diikuti oleh Seluruh peserta pra Rakorwas, Pimpinan Tinggi Madya Kemenkes, Pimpinan Tinggi Pratama/Para Ses Unit Utama/Kepala Biro Keuangan & BMN, Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Kementerian Kesehatan dan Pimpinan Satker RS BLU/Poltekkes BLU/UPT Kemenkes Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Narasumber yang hadir dalam kegiatan Rakorwas 2018 adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam & PMK – BPKP dan Para Pimpinan Tinggi Madya Kemenkes.

Pada sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan tugasnya harus mengukur kinerja bukan hanya terkait akuntansi/keuangannya. Itjen akan  melaksanakan  audit kinerja berdasarkan penilaian aspek 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis).

Dalam Rakorwas Tahun 2018 ini, Itjen akan meluncurkan secara resmi sebuah kegiatan yang diberi nama "Inspektorat Jenderal Mendengar". Kegiatan ini merupakan momentum bagi Inspektorat Jenderal untuk mendengarkan masukan dari Unit Organisasi Eselon I lainnya dalam rangka Pengembangan Mekanisme Pengawasan Untuk Mendorong Efektifitas Kegiatan Inspektorat Jenderal yang akan disampaikan oleh para pejabat eselon I unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

 

Para Pimpinan Tinggi Madya yang menyampaikan masukan untuk di dengar oleh Inspektorat Jenderal adalah Kepala Badan PPSDM, drg. Usman Sumantri, M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dr. Siswanto, MPH,DTM, Dirjen Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS, Dirjen  Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, Ph.D, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr. Donald Pardede, MPPM. Masukan dari  pimpinan tinggi madya tersebut adalah: (i) pada saat melakukan pendampingan agar lebih mensosialisasikan regulasi-regulasi baru dari pemerintah; (ii) dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih berkoordinasi dengan pimpinan unit Eselon I; (iii) Benang merah Litbang dan Itjen, salah satu metodenya adalah Riset Evaluatif. Itjen bisa menggunakan hasil sampling dari Litbangkes yang terkait dengan kegiatan pengawasan; (iv) Itjen pada era sekarang sudah mengarah kepada pencegahan, tidak lagi mencari kesalahan; (v) SPI harus diberdayakan dengan baik oleh para Kepala Satker namun tetap dibina oleh Itjen; (vi) Kesmas memiliki banyak program, maka rentan terhadap kesalahan tata kelola dan dapat menimbulkan adanya masalah, untuk itu perlu kawalan dari Itjen, terutama dari segi administrasi; (vii) Itjen harus berani dan yakin untuk dapat mencapai IACM Level 3 (viii) Itjen harus bisa memberikan penekanan pada WTP ke satuan kerja bahwa WTP adalah harga mati.

Melanjutkan kegiatan Rakorwas kali ini, Direktur PLP Bidang Hankam BPKP RI, Doddy Setiadi, Ak., MM, CA, CPA bersama Direktur Eksekutif Edi Mulia, AK,M.Si, CGAP, CA, CFrA, QIA yang dimoderatori oleh Inspektur III Heri Radison, SKM,MKM,QIA memaparkan mengenai Peran Strategis Itjen Sebagai APIP mengawal Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Peran AAIPI dalam penguatan Auditor Internal Pemerintah.

Dalam paparannya Direktur PLP Bidang Hankam BPKP RI, menekankan bahwa Konsep Lines of Defense dalam pengendalian Intern  ada 3 yaitu:

  1. Yang paling bertanggung jawab terhadap baik buruknya organisasi adalah manajemen, oleh karena itu manajemen perlu mengukur risiko-risiko organisasi yang ada, kemudian melakukan pengawasan terhadap jalannya pengendalian intern
  2. Jika pengawasan intern oleh manajemen organisasi tidak berjalan dengan baik, maka selanjutnya pengawasan intern akan dilakukan oleh APIP
  3. Jika pengawasan oleh APIP masih kurang, maka selanjutnya pengawasan intern dilakukan oleh BPK

Sedangkan Direktur Eksekutif AAIPI dalam paparannya menekankan mengenai peran AAIPI dalam  melakukan peningkatan kapabilitas APIP secara reguler melalui program kerja dari 4 komite yaitu Komite Standar Audit, Komite Kode Etik, Komite Telaah Sejawat dan Komite Pengembangan Profesi dalam bentuk: (i) Support Regulasi (Piagam Audit, Komite Audit sektor publik, Satuan Biaya Pengawasan, Kerja Sama Pengawasan dll); (ii) Penyusunan Standar Audit dan Kode Etik (dalam rangka menjaga mutu hasil audit dan integritas auditor); (iii) Penyiapan Pedoman-pedoman pengawasan (perbaikan proses bisnis: pedoman telaah sejawat, risk based audit, dll); (iv) Penyiapan Pedoman-pedoman Pengawasan (perbaikan proses bisnis: pedoman telaah sejawat, risk based audit, dll).

Melalui pelaksanaan Rakorwas 2018 ini, telah dihasilkan: (i) Sinkronisasi arah program pengawasan Itjen dan SPI; (ii) Rumusan sinkronisasi penguatan pengawasan dalam impementasi Reformasi Birokrasi; dan (iii) Rumusan Piagam Pengawasan Internal/ Intern Audit Charter Kementerian Kesehatan.

Sedangkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang didapatkan dari Rakorwas 2018 ini adalah:

  1. Pendampingan atau Pembinaan terkait dengan implementasi UPG yan g dilaksanakan secara berkala, agar berjalan dengan baik Identifikasi jenis atau bentuk kegiatan lingkup Pokja Pengawasan yang dapat dilaksanakan sampai level Satker.
  2. Optimalisasi peran unit utama
  3. Pendampingan atau pembinaan terkait penerapan SPIP yang dilaksanakan secara berkala
  4. Itjen mendorong percepatan penyelesaian standarisasi SK Dumasdu
  5. Membina, mendampingi, dan mengawal pelaksanaan Dumasdu
  6. Membina, mendampingi, dan mengawal pelaksanaan WBS
  7. Mendorong penerbitan SK terkait Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Kesehatan
  8. Membina, mendampingi, dan mengawal pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
  9. Membina, mendampingi, dan mengawal, mendorong percepatan pelaksanaan ZI
  10. Membina, mendampingi, mengawal dan mendorong WBK.

 

Kontributor: AAB,LY & SHE

Share this Post: