Berita Itjen

Inspektur Jenderal Kemenkes Tandatangani LoC Pengawasan Penerimaan Negara

Inspektur Jenderal Kemenkes Tandatangani LoC Pengawasan Penerimaan Negara

Jakarta (13/10), Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Drs. Purwadi, Apt, MM, ME. menandatangani Letter of Commitment (LoC) tentang Optimalisasi Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Seluruh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

Penandatanganan LoC dilaksanakan di ruangan Inspektur Jenderal Lantai II Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh perwakilan dari Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, yaitu Januarti Tiurmaida, Dwi Aldo Sepputra, dan Muhammad Maulana Rheza.

LoC ini telah ditandatangani secara simbolis di sela – sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Rakernas ini telah terselenggara pada hari Selasa, 12 September 2017 di aula Gedung Dhanapala, komplek Kementerian Keuangan RI.

Penandatangan LoC pada Rakernas yang mengundang para pimpinan APIP K/L/D tersebut, merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penuh dan tanggungjawab terhadap optimalisasi pengawasan atas Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, rendahnya target capaian PNBP dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap bendahara pengeluaran, membuat Kementerian Keuangan membangun sinergitas kepada APIP untuk meningkatkan pengawasan dalam penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui rapat kerja bersama.

Adapun isi komitmen pada LoC tersebut adalah sebagai berikut:

Kami, Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dalam hal ini bertindak untuk atas nama instansi (K/L/D) dan bersama-sama berkomitmen:

  1. Bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperlukan program bersama yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia;
  2. Bahwa program bersama yang berkelanjutan dalam meningkatkan Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP perlu mengikutsertakan peran APIP K/L/D dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara;
  3. Bahwa dalam meningkatkan pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan pengelolaan PNBP dengan tujuan meningkatkan Penerimaan Negara perlu dirancang, dikoordinasikan, dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersama ataupun kegiatan di APIP K/L/D masing – masing.
  4. Untuk tujuan tersebut, para APIP K/L/D berkomitmen:
  1. Mendukung secara penuh dan bertanggungjawab dalam upaya Optimalisasi Pengawasan atas Penerimaan Negara pada Instansinya masing – masing.
  2. Meningkatkan pengawasan oleh APIP K/L/D terhadap pengelolaan Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP dengan melakukan pengawasan.
  1. Untuk mewujudkan komitmen tersebut para APIP K/L/D secara sendiri atau bersama akan melakukan:
  1. Penyusunan pedoman pengawasan terkait Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan pengelolaan PNBP pada APIP K/L/D masing – masing berdasarkan peraturan berlaku.
  2. Pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya terkait Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan pengelolaan PNBP dan menyusun Laporan Hasil Pengawasan;
  3. Penyampaian hasil pengawasan secara periodik kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Dengan ditandatanganinya LoC ini diharapkan dapat meningkatkan APIP masing-masing K/L/D dapat meningkatkan perannya dalam mengawal penerimaan negara, khususnya dari Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan pengelolaan PNBP.

Kontributor: Ghotama - Rahmi

Share this Post: