Berita Itjen

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, Hasil Pemantauan TLRHP dan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II TA 2017

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, Hasil Pemantauan TLRHP dan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II TA 2017

Jakarta (23/2), Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI (drg. Oscar Primadi, MPH) hadir dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, Hasil Pemantauan TLRHP dan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II TA 2017 yang diselenggarakan oleh BPK RI bertempat di Ruang Auditorium Lt. 2 Gedung Tower BPK, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat. Selain Kementerian Kesehatan juga diserahterimakan LHP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, RS Cipto Mangunkusumo, dan RSJPD Harapan Kita. Nampak hadir dalam acara tersebut dari jajaran Kementerian Kesehatan adalah Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Heru Arnowo, SH, MM), Inspektur II (drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes), Sekretaris Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dra Agusdini Banun S., Apt., MARS), dan Kepala Biro Keuangan dan BMN (Drs. Setyo Budi Hartono, MM).

          

LHP atas Kementerian Kesehatan tersebut diserahterimakan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI (Dori Santosa, SE, MM) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. LHP yang diserahterimakan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TIM BPK terhadap:

  1. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I TA 2017 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi;
  2. Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Kesehatan;
  3. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Program JKN TA 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Kesehatan, RSJPD Harapan Kita dan Instansi terkait lainnya;
  4. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Obat Dalam Penyelenggaraan Program JKN TA 2016 dan Semester 1 2017 pada Badan POM, BPJS Kesehatan, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Instansi Terkait lainnya;
  5. Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Kesehatan sampai dengan Semeseter II TA 2017;
  6. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Kesehatan untuk Semester II TA 2017.

Dalam sambutannya Auditor Utama Keuangan Negara VI menitikberatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. Untuk itu meminta kepada para pimpinan yang hadir untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak LHP tersebut diserahterimakan.

               

Menanggapi hal tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan dan masukan pimpinan beserta jajaran BPK kepada Kementerian Kesehatan untuk menjadi lebih tertib dan baik dalam Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Pengelolaan Pendapatan dan Belanja, Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Program JKN, Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan  Penyelesaian Kerugian Negara, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal akan mengkoordinasikan seluruh unit utama untuk menindaklanjuti dengan membuat rencana tindak lanjut dalam waktu kurang dari 60 hari kerja. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat menjadikan penyelengaraan kesehatan haji, obat program JKN serta kerugian negara sepenuhnya efektif dari tahun ke tahun tapi juga secara sistematik dan terlembaga sehingga bisa mencegah kemungkinan penyelewengan sejak dini.

 

Kontributor : AF dan AAB

Share this Post: