Berita Itjen

Inspektur Jenderal Paparkan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Istitha’ah Kesehatan Haji Tahun 1438H/2017M

Inspektur Jenderal Paparkan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Istitha’ah  Kesehatan Haji Tahun 1438H/2017M

Jakarta (2/11) Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI mengadakan pertemuan Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1438H/2017M di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan presentasi dan diskusi melalui beberapa panel dengan penguatan dalam hal implementasi Istithaah kesehatan Jemaah haji. Pertemuan ini dibuka oleh Menteri Kesehatan RI. Pertemuan ini diikuti oleh kurang lebih 200 orang peserta yang terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR RI, lintas program dan lintas sektoral terkait, KPHI, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, KKP, Embarkasi, PPIH, TKHI dan organisasi/Asosiasi.

 

Definisi istithaah menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji pada pasal 1 ayat 2 adalah kemampuan Jemaah haji swcara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan  untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Serta definisi menurut pasal 1 ayat 3 adalah kemampuan Jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental sehingga Jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

 

Data dari Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI menyatakan saat ini terdapat 1.521 petugas kesehatan di kloter haji dan 268 petugas kesehatan non kloter yang telah menangani sebanyak 221.000 jemaah Haji. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan haji kedepannya maka diperlukan evaluasi dalam penyelenggaraan haji di semua lini, baik itu di penyelenggaraan haji daerah, embarkasi maupun di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Drs Purwadi,APT,M.M.M.E, memberikan pengarahan mengenai hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan istithaah kesehatan haji. Inspektur Jenderal Kemenkes memaparkan permasalahan yang sering terjadi di lapangan yaitu tidak adanya persyaratan data kesehatan calon jamaah haji saat awal pendaftaran, kurangnya akses atas nama calon Jemaah haji yang telah lunas dan akan berangkat sehingga berdampak kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap Jemaah serta kurangnya pengetahuan dari petugas haji kemenag/ kanwil/kandep mengenai istilah istithaah kesehatan haji. 

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Itjen maka terumuslah saran yang dapat menjadi acuan pelaksanaan operasional kegiatan haji selanjutanya, yaitu:

  1. Surat keterangan memenuhi syarat Istithaah sudah harus ditunjukkan pada waktu pelunasan BPIH.
  2. Penguatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji pada pemeriksaan tahap I dan tahap II.
  3. Penguatan koordinasi dan sosialisasi bersama Kemenag/Kanwil/Kandep/petugas haji dalam Implementasi Permenkes no 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji.

Diharapkan dengan adanya pertemuan ini maka penylenggaraan kesehatan haji Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi untuk tahun tahun selanjutnya.

 

Share this Post: