Berita Itjen

Irjen Kemenkes: “Kedepankan Jiwa dan Karsa Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam Menjalankan Tugas Fungsi Tanpa Adanya Korupsi dan Penyimpangan”

Irjen Kemenkes: “Kedepankan Jiwa dan Karsa Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dalam Menjalankan Tugas Fungsi Tanpa Adanya Korupsi dan Penyimpangan”

Jakarta (10/11) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Murti Utami, MPH, QGIA menjadi salah satu narasumber secara virtual dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia dengan tema Arah Kebijakan Menuju Praktik Kedokteran Berdaya Saing Global. Rapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang praktik kedokteran di tingkat pusat dan daerah, pimpinan Kementerian/ Lembaga non Kementerian, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para Direktur Rumah Sakit. Tujuan diadakannya Rakornas KKI salah satunya adalah untuk menyusun rencana strategis Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, dimana dalam penyusunannya harus memperhitungkan tugas pokok dan fungsi KKI, permasalahan yang mungkin timbul di masa depan, masukan dari para stakeholder dan harus bersinergi/ berpedoman pada RPJMN bidang kesehatan.

Irjen bersama dengan Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS, dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt berdiskusi dalam sesi panel Kebijakan dalam Program Bidang Kesehatan.

 

Irjen memberikan paparan tentang Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab besar dalam membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sesuai dengan apa yang telah disampaikan Menteri Kesehatan dalam Pertemuan Roadshow ke lingkungan Inspektorat Jenderal pada awal 2020 lalu. Irjen juga menyebutkan parameter tata kelola pemerintahan ada 6 yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi, integritas dan keadilan.

Peran APIP dalam tata kelola anggaran dapat dikatakan sebagai strategic partner, yaitu mendampingi dalam langkah-langkah kedaruratan yang diambil pemerintah agar akuntabilitas terjaga. APIP perlu memberikan dukungan dan asistensi dalam rangka mencegah terjadinya moral hazard namun tidak mentolerir mens rea, dan APIP harus mengawal agar anggaran yang dikelola dapat tepat sasaran, efektif dan efisien.

Di akhir paparannya, beliau menjelaskan tentang filosofi satker berpredikat WBK/WBBM, yaitu bahwa untuk memperoleh status dan selembar kertas piagam penghargaan bukanlah merupakan tujuan akhir, namun lebih kepada upaya satuan kerja yaitu pimpinan dan seluruh jajarannya untuk mengedepankan jiwa dan karsa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas fungsi tanpa adanya korupsi dan penyimpangan. (LY)

Share this Post: