Berita Itjen

Irjen: Tinggalkan Cara Lama yang Salah Agar Menjadi Panutan

Irjen: Tinggalkan Cara Lama yang Salah Agar Menjadi Panutan

Senin (19/3) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH menjadi Inspektur Apel pagi yang selalu rutin dilakukan Kementererian Kesehatan RI setiap tanggal 17. Apel Pagi berlangsung di pelataran upacara Kemenkes kantor Pusat dengan diikuti seluruh pegawai Pusat Kemenkes RI. Pada Apel kali ini unit yang bekesempatan menjadi petugas adalah Inspektorat Jenderal, RSPI Sulianti Saroso dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta.

Dalam sambutannya Inspektur Jenderal mengingatkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkes untuk ikut mendorong terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi mulai dari diri sendiri dengan harapan agar pegawai Kemenkes senantiasa melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan mengedepankan integritas yang tinggi serta menjauhi praktek-praktek yang tidak terpuji seperti korupsi, menerima gratifikasi, suap dan pungutan liar.

“Mari kita tinggalkan cara-cara lama yang salah dan tidak terpuji agar menjadi panutan bagi ASN  di Kementerian lainnya ”, kata Irjen.

Pada kesempatan yang sama Irjen mengungkapkan bahwa keseriusan aparat Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik bersih dan bebas KKN telah dilakukan melalui berbagai upaya. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya kita untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pada saat ini, negara membutuhkan aparatur yang tidak hanya professional dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Namun lebih dari itu seluruh aparatur dituntut memiliki integritas yang tinggi sehingga pembangunan kesehatan yang dilaksanakan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai integritas, perlu saya ingatkan kepada seluruh wajib lapor yang hadir saat ini, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online (E-LHKPN) kepada KPK melalui Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2017, Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa penyampaian LHKPN diberikan waktu paling lambat 31 Maret 2018.

Diakhir sambutannya Irjen berharap kepada Aparatur Sipil Negara agar terus bekerja dengan professional dan berintegritas sehingga Good Government dan Clean Government  di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat terwujud.

 

Share this Post: