Berita Itjen

Itjen adakan Pelatihan di Kantor Sendiri mengenai Pengawasan Pengelolaan PNBP

Itjen adakan Pelatihan di Kantor Sendiri mengenai Pengawasan Pengelolaan PNBP

Jakarta, (28/8) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) secara virtual melalui zoom webinar dan youtube. Acara PKS ini mengambil tema Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diikuti oleh kurang lebih 85 peserta. Peserta PKS terdiri dari Auditor, Satuan Kepatuhan Intern (SKI), Satuan Pemeriksa Intern (SPI) pada Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, drg. Rarit Gempari, MARS, QIA. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan diadakanya PKS ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam kepada para Auditor dan Satuan Kerja dalam melaksanakan Pengawasan Pengelolaan PNBP dilingkungan kerja masing-masing.

PKS ini diisi oleh tiga Narasumber dari Kementerian Keuangan RI: Inspektur V Itjen Kemenkeu RI, Raden Patrick Wahyudwisaksono, S.E, Auditor Ahli Madya Inspektorat V Itjen kemenkeu RI, Januarti Tiurmaida;  Auditor Ahli Muda Itjen Kemenkeu RI, Kangmas Galih Permadi.

Tugas Pimpinan K/L dalam pengelolaan PNBP adalah: Menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP; Mengusulkan penggunaan dana PNBP; Menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN/RAPBNP; Memungut dan menyetorkan PNBP; dan Mengelola Piutang PNBP.

Dalam paparannya Inspektur V Itjen Kemenku menjelaskan bahwa peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNPB dengan melaksanakan Audit atas PNBP, melakukan Reviu, Evaluasi dan Pemantauan atas pengelolaaan PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pengawasan PNBP dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan oleh APIP : Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Pengawasan oleh Menteri Keuangan:  Untuk meningkatkan kualitas perencanaan,pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.

Pada Kesempatan ini, Auditor Ahli Madya Kemenkeu juga menjelaskan mengenai, Tugas dan Peran APIP sebagai Pengawas dalam menangani PNBP telah tercantum di dalam Undang-undang No 9 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak diantaranya:

Pasal 45:  Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP K/L dan PNBP BUN dan Membuat laporan atas pelaksanaan pengawasan pengelolaan PNBP K/L dan PNBP BUN kepada Menteri/PimpinanLembaga

Pasal 48: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP yang dihitung sendiri oleh wajib bayar (self assesment);  Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan IP; Hasil Pengawasan dapat digunakan sebagai informasi awal oleh Menteri Keuangan untuk meminta dilakukannya pemeriksaan oleh Instansi Pemeriksa kepada Wajib Bayar

Pasal 50: Melaporkan hasil pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri Keuangan

Pasal 51: Melaporkan hasil pengawasan terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP kepada Pimpinan IP dan/atau Menteri Keuangan

Pasal 52 dan 53: Melakukan pemeriksaan pada Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP, serta membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Instansi Pengelola PNBP dan Menteri Keuangan

Pasal 62: Memberikan rekomendasi dapat/tidaknya diberikan keringanan PNBP

“Tujuan dilakukannya pengawasan tersebut adalah untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasan melekat yang dilakukan secara internal (APIP KL) maupun eksternal (BPKP dan Menkeu)”, ujar Auditor Ahli Madya Kemenkeu.

Pelaksanaan PNPB harus dilaksanakan secara taat aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena apabila ada satuan kerja yang berani melakukan fraud atas pelaksanaan PNPB, dapat dikenakan sangsi pidana berupa:

  1. Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.
  2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pengenaan sanksi yang lebih tinggi dan bersifat akumulatif untuk memberikan efek jera yang tinggi sehingga mampu mencegah (tindakan preventif) bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran.

Dengan diadakannya PKS ini diharapkan para instansi dapat mengelola PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku dan auditor yang melaksanakan pengawasan dapat membimbing Satuan Kerja, untuk bertindak lebih baik lagi, agar pelaksanaan PNBP ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan. (JP)

Share this Post: