Berita Itjen

Itjen Kemenkes Selenggarakan FGD Untuk Penyempurnaan Penyusunan Pedoman Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional

Itjen Kemenkes Selenggarakan FGD Untuk Penyempurnaan Penyusunan Pedoman Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional

Jakarta (24/5) bertempat di Ruang Rapat Leimena, Gedung dr. Adhyatma, MPH Lt.2, Itjen Kemenkes mengadakan Focus Group Discussion (FGD) draft pedoman pencegahan kecurangan (fraud) dalam program jaminan kesehatan (JKN). FGD dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes didampingi oleh Inspektur Jenderal drg. Oscar Primadi, MPH.

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, dr. H.M. Subuh, MPPM; Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, dr. Donald Pardede, MPPM; Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Barlian, SH, M.Kes; Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS;Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, perwakilan unit utama lainnya, perwakilan rumah sakit vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan, perwakilan dari KPK, perwakilan dari BPJS Kesehatan dan asosiasi profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan dalam program JKN.

         

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kegiatan FGD rancangan pedoman kecurangan (fraud) JKN ini merupakan momentum yang baik untuk mendengar, mengumpulkan dan mendapatkan ide, gagasan, pemikiran dan bahkan best practice dari berbagai pihak untuk kesempurnaan pedoman ini yang akan menjadi acuan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud) yang integral dengan proses pelayanan masyarakat.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan rangkaian dari proses penyusunan pedoman pencegahan kecurangan JKN sebagai tindaklanjut dari keputusan bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan KPK dalam pembentukan tim bersama pencegahan kecurangan dalam program JKN. Tujuan dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) adalah: 1) Mendapatkan gambaran pemahaman dari para ahli dan stakeholder terkait dengan kecurangan (fraud) JKN; 2) Mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan rancangan pedoman pencegahan kecurangan (fraud) JKN untuk kesempurnaan pedoman sebelum ditetapkan.

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi para stakeholder JKN dalam mencegah kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); mewujudkan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN yang berkualitas, tepat sasaran melalui kendali mutu dan kendali biaya. Susunan tim bersama penanganan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 3(tiga) kelompok : 1) Kelompok kerja pedoman pencegahan kecurangan JKN; 2) Kelompok kerja pedoman deteksi kecurangan JKN; dan 3) Kelompok kerja pedoman penyelesaian kecurangan JKN.

        

Selanjutnya, diadakan diskusi panel yang mengundang beberapa narasumber yaitu:

  1. Guru Besar PKMK FKKMK UGM Yogyakarta, Prof. dr.Laksono Trisnantoro,Msc.,Ph.D membawakan materi “Kecurangan (fraud) dalam Program JKN” dimoderatori oleh Inspektur Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH;
  2. Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, dr. Donald Pardede, MPPM bersama Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS membawakan materi “Akselerasi Universal Health Coverage : Hambatan dan Tantangan serta Early Warning System Deteksi Fraud JKN” dimoderatori oleh Inspektur II, drg. Moh.Nur Nasiruddin, M.Kes;
  3. Inspektur I, Edward Harefa, SE, MM membawa materi “Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN” dimoderatori oleh dr. Umar Firdous, M.Kes.

Pelaksanaan kegiatan FGD Pedoman Pencegahan Kecurangan (Fraud) JKN tersebut diisi dengan diskusi panel yang dibagi menjadi 3(tiga) kelompok dengan topik sebagai berikut :

  1. Kelompok I : Pelaku dan jenis kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemberi kerja, dan BPJS Kesehatan
  2. Kelompok II : Pelaku dan jenis kecurangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis profesional di FKTP dan FKRTL, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (apotek, optik, laboratorium dan jejaring lainnya) dan penyedia obat/alat kesehatan
  3. Upaya pencegahan kecurangan dalam program JKN

Jika potensi – potensi kecurangan dalam JKN dapat diminimalisir melalui pengelolaan yang baik, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa dapat kita wujudkan dan Indonesia Sehat dapat kita raih. Diharapkan dengan tersusunnya Pedoman Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional ini dapat lebih mendorong terciptanya Penyelenggaraan program JKN yang transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) mencapai universal health coverage

Kontributor: WA dan AF

Share this Post: