Berita Itjen

Itjen Kemenkes Siap Terapkan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Elektronik

Itjen Kemenkes Siap Terapkan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Elektronik

Sehubungan dengan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Presiden menginstruksikan kepada para Menteri/ Kepala Lembaga untuk mengambil langkah – langkah pengembangan E-Government sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengembangan E-Government merupakan upaya penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai built in control dari manajemen Kementerian Kesehatan harus mampu melakukan reposisi dan revitalisasi peran dari paradigma lama sebagai “watch dog” menjadi katalisator dan konsultan manajemen Kementerian Kesehatan. Terkait dengan reposisi dan revitalisasi peran tersebut, Inspektorat Jenderal dituntut untuk selalu mengembangkan kapasitas organisasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (brainware), perangkat keras dan infrastruktur (hardware), kelembagaan dan ketatalaksanaan serta sumberdaya informasi khususnya informasi di bidang pengawasan. Untuk merealisasikan peningkatan kualitas sumber daya informasi pengawasan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem aplikasi berbasis komputer.

  

Bertempat di gedung Djuanda Kementerian Keuangan RI, Inspektur Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH didampingi oleh Sekretaris Itjen, Heru Arnowo, SH, MM; Inspektur I Edward Harefah, SE, MM; Inspektur II, drg. Moh. Nur.Nasirudin, M.Kes; Inspektur III, Heri Radison, SKM, MKM; Inspektur IV, Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si, CA, CPMA beserta jajaran pejabat eselon III dan IV Itjen dan beberapa perwakilan dari Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan studi banding/benchmarking terhadap penerapan pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Elektronik dan Implementasi Audit Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI pada tanggal 9 April 2018. Kedatangan Itjen Kemenkes disambut hangat oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu RI, Sumiyati, Ak, MFM; Sekretaris Itjen Kemenkeu, Drs.Sofandi Arifin, Ak, MPA, CFE,CA; Inspektur VII Kemenkeu RI, Roberth Gonijaya, Ak, MSF, CIA, CISA beserta jajaran Itjen Kemenkeu.

 

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Itjen Kementerian Kesehatan ke Itjen Kementerian Keuangan RI. Beliau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar APIP khususnya antara Itjen Kemenkeu dengan Itjen Kemenkes, studi banding ini dilakukan untuk melihat dan mempelajari implementasi sistem pengawasan internal berbasis elektronik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI serta melihat dan mempelajari implementasi audit kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI.

Beliau berharap, studi banding ini dapat memberi gambaran terkait cakupan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang didukung dengan sistem informasi pengawasan internal berbasis elektronik yang telah diimplementasikan pada Kemenkeu saat ini.

Kegiatan studi banding/benchmarking dilakukan dengan memaparkan bagaimana implementasi Audit Kinerja dan Sistem Informasi Pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang disampaiakan oleh Ari Sufianto, Auditor muda Inspektorat VII Kementerian Keuangan. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh beliau dalam paparannya adalah:

  1. Implementasi Audit Kinerja, Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa audit kinerja seharusnya memiliki aspek setidaknya salah satu dari ketiga aspek-aspek audit kinerja yakni 3E (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas). Suatu program/ kegiatan/ entitas dapat dikatakan ekonomis apabila barang/ jasa diperoleh dengan kualitas dan kuantitas yang   tepat, serta dengan harga yang paling rendah. Sedangkan Suatu program/ kegiatan/entitas dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan kuantitas input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Dan apabila output yang dihasilkan  dapat memenuhi tujuan program/kegiatan/entitas maka program/ kegiatan/ entitas dapat dikatakan efektif. Dalam implementasinya, Audit kinerja pada Kemenkeu  dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan makro, perencanaan mikro, pelaksanaan dan pelaporan. Perencanaan audit kinerja adalah    tiang penting dalam penentuan audit kinerja karena dalam tahapan ini terdapat pemahaman entitas, tujuan dan ruang lingkup audit, kriteria audit, estimasi anggaran dan jadwal audit. Dari perencaan tersebut akan dihasilkan Program Kerja Audit (PKA) yakni rencana tertulis pelaksanaan audit. PKA disusun setelah  hasil survei pendahuluan memutuskan untuk melaksanakan audit kinerja rinci. Hal tersebut masih belum berjalan secara optimal di Itjen Kemenkes dalam pelaksanaan audit kinerja.
  2. Implementasi Sistem Informasi Pengawasan. Pada kesempatan yang sama, Bapak Ari Sufianto juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan intern dalam rangka mewujudkan organisasi audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas, pada tahun 2010 Itjen Kemenkeu mulai membangun Sistem Manajemen Audit berbasis elektronik yang dimulai dengan team EWP (Electronic working paper), kemudian tahun 2016 membentuk team central sebagai sarana menjangkau auditi, dan tahun 2017 membentuk team risk sebagai sarana untuk melakukan assesment resiko yang lebih matang. Kemenkeu selalu melakukan pengembangan sistem manajemen audit untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi TeamMate dalam pelaksanaan proses pengawasan intern. Kemenkeu juga membuka tangan dan menyambut baik Kementerian/ Lembaga lain untuk bekerja sama mengembangkan Sistem Manajemen Audit berbasis elektronik yang semakin mumpuni kedepannya.

Semoga studi banding/ banchmarking yang dilakukan tersebut mampu menggerakkan semangat Itjen Kemenkes melahirkan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal menurut tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan mendorong terwujudnya good governance dan clean government atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (LS, JP)

 

Share this Post: