Berita Itjen

Itjen Sebagai Motor Penggerak Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkes RI

Itjen Sebagai Motor Penggerak Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenkes RI

Menurut Global  Competitiveness Index salah satu masalah besar dalam pembangunan di Indonesia adalah  masih adanya perilaku korupsi yang ditandai banyaknya  penyelewengan  dan  penyalahgunaan  keuangan di berbagai  instansi  pemerintah  yang diungkap oleh Aparat Penegak Hukum dan hasil  survei  tentang  korupsi  masih  memprihatinkan.

Hal tersebut yang melatarbelakangi Instasi Pemerintah untuk segera berbenah diri dan meningkatkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kerja Masing-masing. Reformasi Birokrasi harus segera ditingkatkan karena pelaksanaanya sudah berjalan namun masih rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, maraknya KKN dan buruknya pelayanan publik, perubahan yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang clean governance dan clear government yang ditandai dengan pemerintahan yang akuntabel yang memiliki Integritas dan profesionalitas bagi Sumber Daya Manusianya, lingkungan kerja yang bersih dengan diberikanya opini Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pemerintahan yang melayani dengan ditandai dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurut Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa dalam acara Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019, yang diselenggarakan di Yogyakarta (27/2), setiap satuan kerja di Kementerian Kesehatan harus terus melaksanakan Reformasi Birokrasi di seluruh area perubahannya (Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Peraturan Perundangan, dan Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).  

“Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan dalam Pengawalan Implementasi Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi”, tegas SKM.

Pengawalan yang dilakukan oleh APIP  harus seiring dengan target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan staus opini BPK terhadap pengelolaan pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara dan Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Agar outcome Reformasi Birokrasi dapat tercapai dengan baik, maka Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan harus berjalan dengan efektif dan efisien

Menurut Yudhi Prayudha setidaknya ada 4 hal pada Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yang telah dilaksanakan, yaitu: sebagai Assurance yang terdiri dari kegiatan Reviu LK, Reviu RKA-K/L, Reviu RK-BMN, Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu Lakip, Evaluasi SAKIP, Audit Pemantauan TL LHP, Monev RB (PMPRB Online); sebagai Consulting (Konsultansi), berupa asistensi, konsultasi PBJ, sosialisasi program pengawasan serta pembinaan on going process; Program Pencegahan Korupsi terdiri dari Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan LHKPN/LHKASN, Pendampingan Satker Menuju WBK/WBBM, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), Pengendalian Sponsorship Tenaga Kesehatan, serta Pencegahan dan Pemberantasan Pungli; dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) berupa pengelolaan Whistleblowing System, Klarifikasi, ADTT dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian kesehatan dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh profesionalisme APIP yang memiliki integritas dan kompetensi. Integrasi APIP itu sendiri dapat dibentuk dari pola pikir, pola tindak dan budaya kerja yang dilandasi oleh aturan dan kode etik serta leadership. dengan demikian Inpektorat Jenderal harus menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenkes agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat terlaksana dengan baik. (JP,GT,AAB)

 

Share this Post: