Berita Itjen

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA. 2017 Tingkat Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA. 2017 Tingkat Satuan Kerja  Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes

Bekasi (23/1), Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Kesehatan menjadi salah satu Instansi yang memiliki kewajiban membuat laporan keuangan dan kinerja di setiap pelaksanaan tahun anggaran, untuk membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dalam membuat Laporan Keuangan (LK) yang berkualitas, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, peraturan ini dibuat bertujuan untuk: membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.  

Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK.09/2015 menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan K/L mendapatkan amanat untuk menjadi pereviu atas LK Instansi K/L yang bersangkutan di setiap semester pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan reviu atas LK semester II TA. 2017, Kementerian Kesehatan melalui Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal selaku koordinator penyusunan LK di tingkat Kementerian Kesehatan telah menyusun jadwal kegiatan reviu LK dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan,

Jadwal reviu LK dilaksanakan secara berjenjang, tanggal 22 s.d 27 Januari 2018 mulai dilaksanakan reviu LK tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang dibagi menjadi 4 (empat) lokasi berbeda secara pararel di kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Januari 2018 s.d 3 Februari 2018 akan dilaksanakan reviu LK tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), tanggal 7 s.d 10 Februari akan dilaksanakan reviu LK tingkat Unit Eselon I dan tanggal 11 s.d 14 Februari 2018 akan dilaksanakan reviu tingkat Kementerian Kesehatan. Tim pereviu LK dari masing-masing APIP unit Inspektorat (eselon II) bertanggungjawab terhadap 2 (dua) unit utama yang menjadi pengampunya sesuai dengan Permenkes 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

 

Reviu LK tingkat UAKPA pada satuan kerja unit Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan di bawah pengampu Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemenkes dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d 27 Januari 2018 bertempat di Hotel Aston Imperial Bekasi Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 (lima) tim pereviu dari Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemenkes dengan komposisi 2 (dua) pengendali teknis, 5 (lima) ketua tim dan 5 (lima) anggota tim yang bertanggungjawab untuk mereviu LK yang telah dibuat oleh 40 (empat puluh) entitas satuan kerja pada program (07) Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Di hari pertama kegiatan reviu LK tingkat UAKPA program (07) Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Farmalkes bersama dengan Auditor Madya (Pengendali Teknis) Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemenkes memberikan sambutan pembukaan serta menyampaikan informasi tentang petunjuk teknis kegiatan reviu tingkat UAKPA di lingkungan Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan. Dalam sambutan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Farmalkes, Beliau menyampaikan kepada seluruh peserta reviu sesuai dengan amanat dari Pimpinan (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alkes) meminta agar masing-masing satuan kerja mematuhi setiap kaidah penyusunan LK sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kementerian Kesehatan saat ini sudah membuktikan konsistensi kepatuhan dan ketaatan dalam membuat LK dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, penilaian opini terhadap LK TA. 2017 ini masuk ke dalam penilaian tahun ke 5 (lima), diharapkan Kementerian Kesehatan dapat meraih predikat WTP yang ke 5 (lima) secara berkelanjutan. Apabila memang itu terealisasi, recnananya penyerahan predikat WTP yang ke 5 (lima) akan diberikan langsung oleh Bapak Presiden RI kepada Ibu Menteri Kesehatan RI.

Harapan untuk mendapatkan predikat opini WTP 5 (lima) kali secara berturut-turut bagi Kementerian Kesehatan tidaklah berlebihan karena kita semua di dalam ruangan ini berkomitmen untuk “Zero Recomandation” pada setiap tahap pelaksanaan reviu LK dengan tetap menjaga dan mempertanggunjawabkan anggaran yang sudah diberikan kepada Kementerian Kesehatan, ujar Kabag Keuangan Ditjen Farmalkes.

Arahan teknis selanjutnya disampaikan oleh Bapak Haryono Sulis Effendi Auditor Madya Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemenkes selaku Pengendali Teknis, dalam arahannya beliau menyampaikan kepada seluruh tim pereviu yang hadir bahwa Auditor yang bertugas sebagai pereviu LK semester II TA. 2017 ini mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena Kementerian Kesehatan menargetkan peraihan opini WTP yang ke 5 (lima) secara berturut-turut, untuk dapat merealisasikan hal itu, para Auditor dituntut agar selalu dapat memperbaharui pengetahuan dan kemampuannya guna menjaga setiap LK yang disajikan menjadi lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,

Mengingat tenggat waktu penyusunan LK dari mulai tingkat satuan kerja hingga penyampaian LK tingkat Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan cukup singkat, yaitu kurang dari satu bulan. Maka disampaikan kepada masing-masing peserta reviu dan tim pereviu agar selalu mematuhi setiap jadual yang sudah ditetapkan, dalam tahap perbaikan sebelum dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) diterbitkan diharapkan agar segera peserta reviu memperbaiki segala kekurangan yang sudah disampaikan oleh pereviu, hal ini diperlukan untuk mendukung slogan “Zero Recomandation” di setiap tahap penilaian reviu LK oleh tim Pereviu APIP itjen Kemenkes.  

Dalam mensiasati waktu penyusunan LK yang singkat disepakati strategi pelaksanaan reviu sebagai berikut: proses reviu dilaksanaan secara paralel dengan proses penyusunan LK, sebelum proses penyusunan LK, unit eselon I terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing-masing Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), setiap UAKPA yang diidentifikasi memiliki permasalahan dalam proses penyusunan LK, terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh unit eselon I dan untuk UAKPA lainnya dapat langsung menuju tim reviu Itjen Kemenkes agar dilakukan proses reviu LK. Pada setiap permasalahan hasil reviu, satuan kerja dapat melakukan koreksi/perbaikan dengan berkoordinasi dengan unit eselon I dan/atau Biro Keuangan & BMN, untuk kemudian kembali ke tim reviu Itjen Kemenkes agar dicrosschek kembali.

Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan reviu dan meningkatkan kualitas LK, karena permasalahan yang ditemukan oleh pereviu dapat langsung dilakukan koreksi oleh satuan kerja. Sehingga secara otomatis dapat meningkatkan kualitas LK tingkat di atasnya. Selain itu, telah disusun pula mekanisme penyelesaian untuk potensi masalah yang diprediksi akan sering ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK semester II TA. 2017,

Memasuki sesi ke 3 (tiga) di hari pertama pelaksanaan reviu LK di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Setyo Budi Hartono, MM memberikan materi secara langsung terkait dengan Strategi Mempertahankan Opini WTP bagi Kementerian Kesehatan. Dalam materinya beliau menyampaikan kepada seluruh peserta reviu dan tim pereviu LK yang hadir di ruangan ballroom imperial Hotel Aston Bekasi bahwa ada keinginan yang kuat dari lingkungan Kementerian Kesehatan sendiri untuk dapat mempertahankan predikat opiini WTP yang ke 5 (lima) secara berturut-turut, walaupun pada kenyataannya bahwa predikat opini WTP bukanlah suatu prestasi melainkan kewajiban atau standar minimal yang harus diraih oleh setiap Instansi K/L. Pencapaian predikat opini WTP ini secara langsung/tidak langsung akan memberikan semangat bagi kita untuk selalu mematuhi setiap peraturan yang ada dalam konteks pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

 

Kontributor: Haryono S - AR

Share this Post: