Berita Itjen

Kemenkes Adakan Audiensi dengan USAID dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Terkait Hasil Riset Isu Kesehatan

Kemenkes Adakan Audiensi dengan USAID dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Terkait Hasil Riset Isu Kesehatan

Jumat, 15/9 Kementerian Kesehatan mengadakan audiensi bersama USAID CEGAH dan lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) guna membahas hasil riset yang telah dilakukan ICW dan beberapa perwakilan ICW di 14 Provinsi. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dengan didamping oleh pejabat eselon I lainya yaitu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D serta pejabat eselon II dilingkungan Kemenkes RI salah satunya Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo, SH, MM.  

Adapun kegiatan tersebut merupakan wujud kerja sama USAID dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bentuk dari kerjasama USAID tersebut adalah dengan mengadakan riset dan advokasi terhadap potensi kecurangan dalam pelayanan BPJS Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemantauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan berbagai metode, serta memperkuat mekanisme keluhan di 15 Daerah.

Tujuan dari kegian tersebut adalah, a) Mendorong perbaikan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional dan layanan fasilitas kesehatan (FKTP dan FKRTL) bagi peserta JKN, khususnya bagi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI); b) Mendorong adanya peningkatan kinerja dan performa stakeholders pelayanan kesehatan; c) Mendorong adanya pembenahan sistem pencegahan fraud; d) Memberikan gambaran titik rawan kecurangan dalam program JKN-BPJS Kesehatan; dan  e)Menyumbang bahan evaluasi penerapan regulasi atau sistem pencegahan yang dibuat pemerintah dan stakeholders terkait.

Menurut hasil riset yang telah dilakukan ICW masih didapat temuan mengenai adanya ketidak sesuaian antara klaim yang dilakukan rumah sakit dengan BPJS serta masih adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan pengguna BPJS. Untuk itu dari hasil temuan tersebut maka ICW memberikan rekomendasi yang menunjukan bahwa BPJS – Kemenkes – Dinas Kesehatan masih memerlukan  peningkatan kinerja dan sosialisai  kepada masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan mengenai penyelenggaraan JKN, serta mengoptimalkan kerja tim pencegahan fraud yang telah dibentuk guna melaksanakan monitoring dan evaluasi.  

(JP - AAB)

 

.

Share this Post: