Berita Itjen

Kemenkes adakan Sosialisasi Permenkes 35 Tahun 2017 dan e-LHKPN

Kemenkes adakan Sosialisasi Permenkes 35 Tahun 2017 dan e-LHKPN

Jakarta (15/12), Pada hari ini tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Auditorium Prof.Dr.G.A Siwabessy Kementerian Kesehatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan acara Sosialisasi Permenkes 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Acara ini juga diisi dengan Sosialisasi Pengisian e-LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Hadir dalam acara ini antara lain perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para pejabat struktural, para pengelola anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Kepegawaian, drg. Murti Utami, MPH dan dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. Dalam arahannya beliau menyampaikan agar pegawai Kementerian Kesehatan senantiasa melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan mengedepankan integritas yang tinggi, menjauhi praktek-praktek yang tidak terpuji seperti korupsi, menerima gratifikasi, suap, maupun pungutan liar. Beliau juga menegaskan bahwa organisasi membutuhkan pejabat yang berintegritas, profesional, serta dapat menjadi teladan (role model) bagi seluruh pegawai Kementerian Kesehatan. Selain itu diinstruksikan kepada seluruh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online (Aplikasi e-LHKPN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, bagi penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat atau mengalami mutasi diberikan waktu pelaporan paling lambat tiga bulan sejak pelantikan. Sedangkan bagi penyelenggara negara yang baru pertama kali menjabat atau mengalami mutasi namun sudah pernah menyampaikan LHKPN, pelaporan dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali dan diberikan waktu pelaporan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Narasumber dalam sosialisasi ini antara lain perwakilan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (Wahyudi), Kepala Bagian TU, Hukum, dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Dede Mulyadi, SKM, M.Kes), dan Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan (drs. Yulikarmen, M.Kes) yang memberikan materi arahan terkait tata cara pengisian e-LHKPN.

Diharapkan agar sosialisasi dapat memberikan pemahaman bagi seluruh wajib lapor di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI tentang pelaporan secara online dan selanjutnya seluruh wajib lapor dapat menyampaikan LHKPN tepat waktu dalam rangka mewujudkan Kementerian Kesehatan yang baik dan bersih terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

Kontributor: LG, LS 

Share this Post: