Berita Itjen

Kemenkes Targetkan Kapabiltas APIP dan Maturitas SPIP Level 4

Kemenkes Targetkan Kapabiltas APIP dan Maturitas SPIP Level 4

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintah sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara objektif.

Demikian sambutan Inspektur Jenderal Kementerin Kesehatan , Murti Utami dalam cara Rapat Kerja Kesehatan Nasional  tahun 2019 di ICE BSD City, Tangerang (12/2). Dihadapan kurang lebih 2000 orang peserta, Irjen memberikan paparan mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Keuangan Pusat Dan Daerah Bidang Kesehatan.

Pelaksanaan akuntabilitas keuangan pemerintah berjalan tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya penguatan sistem pengendalian intern, diantaranya: 1) Komitmen; dengan cara Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan,  Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan serta Percepatan Penyelesaian TL LHP.  2) Manajemen Aset Tertib; dengan cara meningkatkan Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan meningkatkan  Pengelolaan BMN: 3) Identifikasi Risiko dengan cara  meningkatkan  Kualitas Pengawasan dan Reviu LK dan Meningkatkan Penguatan Monev Pelaksanaan Anggaran: 4) Peningkatan SDM Keuangan & PBJ dengan cara Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan.

“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola instansi pemerintah”, ujar Irjen.

Inspektorat Jenderal sendiri telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017-2018. Pada Tahun 2017 ada 2 Provinsi di 8 SKPD Dinas Kesehatan Provinsi /Kabupaten /Kota. Sedangkan pada Tahun 2018 ada 12 Provinsi pada 30 SKPD Dinas Kesehatan Provinsi/  Kabupaten/ Kota.

Dalam sambutannya Irjen juga menjelaskan mengenai hal-hal yang harus ditindaklanjuti  dalam pelaksanan anggaran tahun 2019 sesuai arahan presiden, salah satunya adalah Menghilangkan penyalahgunaan anggaran  dengan mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern.

Guna mengimplementasikan arahan Presiden tersebut maka hal yang telah dilakukan oleh APIP sebagai wujud pengendalian intern adalah dengan: 1)Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia; 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 4) Pengendalian fisik atas aset; 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6) Pemisahan fungsi; 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

“SPIP yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen/pengelolaan keuangan Pusat/Daerah serta Peran APIP yang  Optimal (Consulting & Assurance) tentu akan menjadi sebuah sinergi yang akan melahirkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja baik dan akan menciptakan Good Governance dan Clean Government”, kata Irjen.         

Sejalan dalam menciptakan Good Governance dan Clean Government, Kementerian kesehatan tidak akan berhenti untuk memperbaiki diri, hal tersebut ditunjukan dengan penilaian dari BPKP yang menempatkan Kapabilitas APIP Kemenkes pada Level 3 dan Maturitas SPIP juga pada level 3.

Keberhasilan yang telah dicapai lantas tidak membuat Kemenkes merasa puas, namun Hal tersebut menjadi cambuk untuk semakin bersemangat meningkatkan penilaian APIP Kemenkes menjai level 4. Impian tersebut nyatanya akan berhasil apabila APIP dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kriteria penilaian dari BPKP tersebut, diantaranya adalah: 1) Melakukan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko.; 2) Melakukan audit atas manajemen risiko secara keseluruhan (enterprise wide risk); 3) Mengembangkan target-target kinerja yang komprehensif  yang dapat menetapkan tingkat risiko; dan Menggunakan informasi kinerja dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi dampak dari risiko. (JP, GT, LG)

Share this Post: