Berita Itjen

KICK OFF MEETING AUDIT STOCK OPNAME VAKSIN COVID-19

KICK OFF MEETING AUDIT STOCK OPNAME VAKSIN COVID-19

Jakarta (09/08) Sebagai salah satu langkah percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19, dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik dan akuntabel, Kementerian Kesehatan secara berkala berkoordinasi dengan para Gubernur Provinsi, TNI, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dinas Kesehatan, serta PT Biofarma untuk mengadakan pertemuan terkait pengawasan program vaksinasi melalui Audit Stock Opname Vaksin COVID-19. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Kesehetan, Budi Gunadi Sadikin.

Pertemuan Audit Stock Opname ini juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Awal pertemuan didahului dengan paparan dari Menteri Kesehatan terkait kebijakan dan laporan perkembangan vaksinasi di Indonesia. Terdapat 3 kebijakan yang diambil terkait alokasi vaksin, yakni:

  1. Rekomendasi ITAGI untuk dilakukan pertahapan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan penilaian risiko;
  2. Laju vaksinasi disesuaikan dengan suplai vaksin; dan
  3. Kebijakan akselerasi vaksinasi di satu daerah diambil berdasarkan prioritas nasional, penilaian risiko, dan kecepatan vaksinasi daerah.

Selain itu, Kepala BPKP juga melaksanan kebijakan pengawasan vaksinasi berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, dimana BPKP mengkoordinasikan pengawasan pengadaan vaksin COVID-19 dan pelaksanaannya dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di tiap Kementerian/Lembaga/Daerah. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas distribusi dan pencatatan stok vaksin, agar tepat sasaran dan tepat tujuan, baik distribusi, jumlah dan jenis vaksin serta kualitas dan waktu pengiriman maupun administrasinya

Diharapkan dengan melibatkan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Biofarma, BPOM, TNI/Polri, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tata kelola dan persediaan vaksin menjadi baik, serta adanya kecukupan dalam pengendalian risiko kecurangan. (GT)

Share this Post: