Berita Itjen

Kolaborasi Itjen Kemenkes dengan ACFE dalam Bincang Anti Fraud “Optimalisasi Sistem Anti Fraud dalam Penanganan Pandemi Covid-19”

Kolaborasi Itjen Kemenkes dengan ACFE dalam Bincang Anti Fraud “Optimalisasi Sistem Anti Fraud dalam Penanganan Pandemi Covid-19”

Sabtu (12/9) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan ACFE Indonesia mengadakan Bincang Anti Fraud secara daring dengan tema “Optimalisasi Sistem Anti Fraud dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Acara tersebut menghadirkan 2 (dua) orang narasumber yaitu Kadek Pandreadi, S.Pd, S.H, M.M, CFrA, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkes, yang membawakan materi Optimalisasi Sistem Anti Fraud dalam Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, Konsultan dan Peneliti Bidang Anti Fraud Kesehatan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK KMK UGM, memberikan materi Optimalisasi Sistem Pengendalian Kecurangan Layanan Covid-19 di Tingkat Daerah dan Fasilitas Kesehatan. Peserta Bincang Anti Fraud terdiri dari para auditor dan pejabat struktural Inspektorat Jenderal Kemenkes, juga dari institusi lain diantaranya BPK RI dan Inspektorat Daerah.

Menurut Permenkes 16/2019, komponen sistem pengendalian fraud memiliki 4 (empat) komponen yaitu:

1. Penyusunan kebijakan dan pedoman

2. Pengembangan budaya pencegahan kecurangan

3. Pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya

4. Pembentukan tim pencegahan kecurangan (fraud) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala organisasi.

 

Dalam masa pandemi, akan sulit mengembangkan sistem baru untuk mengendalikan kecurangan/fraud dalam pelayanan Covid-19. Strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sistem yang sudah ada, yaitu dengan:

1. Melengkapi kebijakan pengendalian kecurangan dengan cara mengecek kembali kebijakan kecurangan yang sudah ada; dan membuat kebijakan terkait pengendalian kecurangan pelayanan Covid-19

2. Mendorong penerapan budaya pencegahan kecurangan dengan mengedukasi dan melakukan sosialisasi mengenai potensi fraud dalam layanan Covid-19; dan membentuk saluran pengaduan untuk dugaan kecurangan layanan Covid-19.

3. Mendorong penerapan pelayanan berorientasi kendali mutu dan biaya: penerapan standar klinis dalam pelayanan Covid-19; audit berkala pelayanan Covid-19

4. Mengoptimalkan peran tim pencegahan kecurangan dengan mengedukasi untuk mengenali potensi fraud dalam pelayanan Covid-19 dan atau mengadakan pelatihan teknis deteksi dan investigasi dokumen pelayanan Covid-19.(LY)

 

Share this Post: