Berita Itjen

Konsolidasi Nasional Penguatan Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

Konsolidasi Nasional Penguatan Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

Bekasi, 5/12. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Penguatan Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 Desember 2018 di Harris Hotel and Convention Bekasi.

Acara Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangan (fraud) pada program JKN melalui urun rembuk nasional dengan mengumpulkan masukan, pendapat dan usulan ide untuk memperkuat sistem pencegahan fraud. Serta untuk mensinkronisasi kebijakan, regulasi dan program serta upaya konkrit yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari level pusat sampai ke daerah sehingga lahir kesatuan pikir dan kesatuan gerak untuk mencegah kecurangan (fraud) yang terjadi dalam program JKN.

Inspektur I Edward Harefa,  selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa pesreta dari acara tersebut mencapai 147 orang yang terdiri dari perwakilan 34 Dinkes Provinsi,  34 Dinkes Kabupaten/Kota, 15 Rumah Sakit Vertikal, perwakilan 59 Rumah Sakit Umum serta Daerah dan perwakilan dari 5 Puskesmas.

Pada kesempatan ini Inspektur I menyampaikan upaya pencegahan terjadinya Fraud harus dilakukan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder terkait, mulai dari proses perancangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem pencegahan kecurangan JKN.

Acara Konsolidasi Nasional dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam program JKN.

“Hal tersebut merupakan bukti bahwa Kementerian Kesehatan menaruh perhatian besar untuk mengawal program JKN agar berada pada koridor yang benar”, ujar  Sekjen.

Salah satu upaya yang sudah dilaksanakan oleh Kemenkes bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPJS Kesehatan pada 2017 telah menerbitkan keputusan bersama untuk membentuk tim bersama pencegahan, deteksi dan penanganan kecurangan (fraud) dalam program JKN

“Ini merupakan komitmen bersama untuk mengawal program JKN dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu”, terang drg. Oscar.

Sekretaris Jenderal menambahkan, bahwa Tindak lanjut dari keputusan bersama Kementerian Kesehatan, KPK dan BPJS Kesehatan adalah menyusun pedoman pencegahan kecurangan dalam program JKN yang komprehensif dan aplikatif sehingga pedoman ini akan menjadi acuan bagi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) dalam membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud) yang integral dengan proses pelayanan kesehatan.

Pedoman pencegahan kecurangan (fraud) ini juga menjadi landasan dasar bagi tim deteksi dan tim penanganan kecurangan untuk menyusun pedoman deteksi dan pedoman penanganan sehingga sinergitas dalam pelaksanaannya dapat terwujud sebagaimana diharapkan bersama. Pedoman ini juga telah diujicobakan oleh tim bersama pada 3 (tiga) provinsi yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Hasil uji coba ini akan menyempurnakan pedoman pencegahan, deteksi dan tindaklanjut dari fraud pada program JKN yang rencananya juga pada akhir tahun 2018 ini akan ditetapkan dan diberlakukan secara nasional.

Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan metode diskusi melalui paparan dari narasumber dan di Moderatori oleh Inspekur dan Pejabat Fungsional di Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Bertindak sebagai narasumber di hari pertama kegiatan ini diantaranya dari Direktur Litbang KPK yang diwakili oleh Ibu Syahdu Winda yang menyampaikan materi tentang Pencegahan Fraud pada Program JKN dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Bapak Budi Mohamad Arief menyampaikan mengenai Pencegahan, Deteksi dan Respon terhadap Fraud di BPJS Kesehatan.

Diharapkan dengan dilakukannya konsolidasi nasional ini dapat memberikan masukan untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangan (Fraud) dalam program JKN.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menarik para peserta agar dapat berkomitmen untuk bersama-sama dalam mencegah terjadinya fraud pada program JKN, ini ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pencegahan Fraud pada program JKN, oleh Plt. Inspektur Jenderal, Inspektur I, Inspektur II  sebagai Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI dan seluruh peserta yang hadir. (LIS, JP)

Share this Post: