Berita Itjen

Konsolidasi SAIBA dan SIMAK BMN dan Reviu LK dalam Mempertahankan WTP di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Konsolidasi SAIBA dan SIMAK BMN dan Reviu LK dalam Mempertahankan WTP di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Bekasi 9/7, Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kemenkes mengadakan konsolidasi SAIBA dan SIMAK BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 09 – 14 Juli 2018 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini mengikutsertakan seluruh Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang terdiri dari 40 Satker yaitu, 6 Satker Kantor Pusat (KP) dan 34 Satker Dekonsentrasi (DK).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Plt. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dr. Slamet, MPH. Sekretaris Itjen Kemenkes, Heru Arnowo, SH. MM, CFrA yang mewakili Inspektorat IV memberikan paparan mengenai pentingnya Reviu Laporan Keuangan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2013 Kemenkes sudah mendapatkan predikat WTP. Untuk dapat mempertahankan predikat WTP itu, Laporan Keuangan harus berkualitas salah satunya dengan dilakukan reviu LK. Kriteria Laporan Keuangan Berkualitas adalah a)Bebas dari kesalahan atau kekeliruan yang material, b)Disajikan sesuai dengan SAP secara konsisten dan penjelasan yang memadai pada CaLK, c)Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003  dan   Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 51, LK disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan diselenggarakan menurut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Undang – undang yang terkait adalah UU No.17 tahun 2003 Pasal 30, UUNo. 1 tahun 2004 Pasal 55, UU No.1 Tahun 2004 Pasal 55.

Reviu LK menjadi hal yang penting di Itjen karena a) Merupakan mandatory dari PMK NO.41 Tahun 2010, b) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, c) Memberikan keyakinan (terbatas) mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK secara pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP, d) Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi melakukan perbaikan/koreksi secara berjenjang atas kelemahan dan kesalahan penyajian laporan keuangan.

NDS, JP

Share this Post: