Berita Itjen

Koordinasi Unit Pencegahan dan Pemberantasan (UPP) Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Koordinasi Unit Pencegahan dan Pemberantasan (UPP) Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Jakarta 15/2, Dalam rangka koordinasi teknis UPP Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Kesehatan maka pada hari Kamis, 15 Februari 2018 diselenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes) selaku ketua UPP Pungutan Liar Kementerian Kesehatan. UPP Pungutan Liar Kementerian Kesehatan sendiri dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/604/2016 tentang Unit Pencegahan Dan Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tugas utama UPP Pungutan Liar ini adalah Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan fungsinya yaitu (i) Melakukan pencegahan, meliputi upaya-upaya preventif berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegialan lainnya, (ii) Melakukan penindakan, meliputi upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pungutan liar dengan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan (iii) Yustisi, meliputi pemberian masukan, saran dan pertimbangan hukum.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan 215 ini dihadiri oleh anggota UPP Pungutan Liar baik dari Ketua (Sekretaris Jenderal), Sekretaris (Sekretaris Inspektorat Jenderal), Sub Unit Pencegahan (Sekretaris Ditjen Yankes, Sekretaris Ditjen Kesmas, Sekretaris Ditjen P2P, Inspektur III, dan Kepala Biro Komyanmas), Sub Unit Penindakan (Inspektur Investigasi dan Kepala Biro Kepegawaian), dan Sub Unit Yustisi (Kepala Biro Hukum dan Organisasi), dan Sekretariat UPP Pungutan Liar serta perwakilan dari Bagian Hukum dan Organisasi dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum masing-masing unit utama yang menjadi anggota UPP Pungutan Liar.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut diawali dengan penyampaian pemetaan area rawan pungli pada pelayanan publik di lingkungan Kemenkes oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Heru Arnowo, SH, MM) bahwa berdasarkan data masukan dari masing-masing unit utama yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal terdapat banyak kegiatan yang berpotensi besar menimbulkan pungutan liar pada pemberian pelayana kepada masyarakat. Baik berupa perizinan maupun kegiatan diklat dan magang mahasisiwa semuanya telah dipetakan dan agar diperbaiki sistem maupun aturan pelaksanaannya untuk mencegah timbulnya pungutan liar.

Hal tersebut senada dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan bahwa potensi-potensi munculnya pungutan liar atas pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dibenahi dengan cara memperbaiki sistem yang ada maupun mengubah aturan pelaksanaan kegaitan dimaksud. Selanjutnya Sesjen menambahkan bahwa dalam satu bulan kedepan di setiap unit utama harus sudah ada perbaikan baik sistem maupun aturan yang ada untuk mencegah timbulnya pungutan liar pada pemberian layanan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Apabila dalam enam bulan kedepan masih ditemukan adanya pungli di lingkungan Kementerian Kesehatan maka akan dilakukan operasi tangkap tangan atau penindakan. Untuk mencegah potensi timpulnya pungli tersebut maka seluruh satker di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan diluar tupoksinya termasuk penerimaan magang siswa sekolah dan mahasiswa ataupun penyewaan aula yang ada di satuan kerja.

Inspektur Investigasi selaku Kepala Sub Unit Penindakan menyampaikan bahwa Inspektorat Investigasi telah melakukan klarifikasi terhadap semua pengaduan terkait pungutan liar yang masuk, dari beberapa klarifikasi tersebut adanya pungutan liar diakibatkan adanya kondisi atau keadaan yang menyebabkan pungutan tersebut terjadi sehingga perlu dicarikan solusi jalan keluarnya. Sebagai contoh pungutan uang tol pada bus jemputan yang dikelola oleh biro umum dikarenakan supir bus harus membayar uang tol dan parkir bus. Artinya tidak diperbolehkan apapun bentuk pungutan liar tersebut termasuk dalih pengumpulan uang kas.

          

Adapun sanksi bagi ASN yang kedapatan melakukan pungutan liar adalah:

  1. Sanksi Pidana:

seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Pasal 423 KUHP Pidana).

Dipidana dengan Pidana Penjara Seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan Paling Lama 20 (Dua puluh) Tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan Paling Banyak Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 E UU Tipikor).

  1. Sanksi Kepegawaian:

Pegawai Negeri yang melakukan pungli dapat dikenakan hukuman disiplin berat seperti yang diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Hukuman Disiplin Berat Berupa :

  1. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun;
  2. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
  3. Pembebasan Dari Jabatan;
  4. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;
  5. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

(Kontributor: AF)

Share this Post: