Berita Itjen

KPK Adakan Pertemuan Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan di Kemenkes RI

KPK Adakan Pertemuan Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan di Kemenkes RI

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada praktik bisnis bidang kesehatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja  sama dengan Kementerian Kesehatan RI mengadakan pertemuan Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan (26/10). Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo dengan pembicara pejabat fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roro Wide Sulistiyowati.

 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalan, perwakilan dari Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab), Dirjen Bea dan Cukai, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kemenkes RI.

Dalam sambutannya Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes RI menyampaikan bahwa pertemuan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan untuk memajukan derajat kesehatan di Indonesia. Adapun tujuan dari diadakannya pertemuan dan dibentuknya Komite Advokasi Nasional Anti korupsi Sektor Kesehatan untuk memetakan masalah-masalah yang terjadi di dalam izin edar obat dan alat kesehatan.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari 4 pertemuan sebelumnya yang menghasilkan rekomendasi bahwa didalam pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan terdapat 3 potensi permasalahan utama, yaitu masalah Perizinan, Sponsorship, dan pengadaan.

Menurut Roro Wide saat ini KPK telah melakukan kajian perizinan obat telah dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan(Litbang) KPK bersama dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan, termasuk perumusan rencana aksi dari poin-poin temuan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, terutama yang sesuai dengan usul pertemuan ACWG.

Dari hasil kajian tersebut menghasilkan berbagai rencana aksi yang akan dilakukan yaitu: Melakukan kajian untuk meregulasi pembatasan izin edar obat generic bermerk oleh instansi berwenang; Kajian/evaluasi waktu proses registrasi obat; implementasi sistem online untuk semua layanan registrasi obat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan

Komite Adokasi Nasional Antikorupsi ini dibentuk sebagai wadah dialog antara Pemerintah dan pelaku usaha bisnis dalam bentuk Dialog Publik Privat, guna membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Dengan harapan solusi yang dihasilkan dapat simultan dan komperhensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif

 

kontributor: Dr dan JP

Share this Post: