Berita Itjen

KPK Adakan Sosialisai Elektronik Survei Penilaian Integritas (e-SPI) Tahun 2021

KPK Adakan Sosialisai Elektronik Survei Penilaian Integritas (e-SPI) Tahun 2021

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi.

Hari ini, Selasa (4/5) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi  Pengarahan Teknis Pelaksanaan e-Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 untuk Kementerian/Lembaga, yang diikuti oleh  105 K/L, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Jenderal. SPI dilakukan rangka upaya pencegahan korupsi seperti yang diamanatkan pada undang-undang No19 Tahun 2019.  

KPK sendiri telah melakukan kegiatan SPI sejak tahun 2016, kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu K/L/Pemrintah Daerah salam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan pakar/pemagku kepentingan (eksper/ stakeholder).

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, R.M. Dewo Broto Joko Putranto  menyampaikan bahwa SPI memiliki peran penting bagi agenda pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2020 – 2024.

“ Saya berharap K/L/Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam pengukuran SPI 2021 yang masif sehingga dapat dilakukan pemetaan risiko korupsi sebagai upaya perumusan kebijakan”, Ujar Bapak Dewo Broto dalam sosialisasi SPI.

Pelaksanaan SPI pada tahun ini sedikit berbeda seperti tahun sebelumnya karena dilaksanakan secara online. Adapun 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi Survei Penilaian Integritas dilakukan secara elektronik adalah: a) Pada tahun ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19; b) Pelaksanaan e-SPI akan dilakukan secara masif pada tahun 2021; dan c) KPK memiliki rencana dimasa medatang bahwa pelaksanaan SPI akan dilakukan berbasis elektronik di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem Penilaian Integritas tahun ini akan melibatkan 84 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Propinsi dan 508 pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan survei tersebut akan berlangsung pada bulan Juni – Agustus yang hasil akhirnya direncanakan akan di umumkan pada bulan Desember bertepatan hari antikorupsi sedunia. (JP)

 

Share this Post: