Berita Itjen

Menjadi Garda Terdepan Pengawasan, Itjen Sosialisasikan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Menjadi Garda Terdepan Pengawasan, Itjen Sosialisasikan  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Jakarta (23/4) bertempat di Ruang Aula GA. Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hadir dalam acara ini antara lain Inspektur Jenderal, Para Inspektur dan Pejabat Struktural, APIP dan perwakilan tim PBJ Unit Utama Kemenkes RI.

Acara sosialisasi dibuka oleh Inspektur Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH. Dalam arahannya beliau menyampaikan Itjen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tugas untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu para auditor sebagai garda terdepan pelaksanaan pengawasan harus memahami dengan baik ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang hingga saat ini telah mengalami perubahan tidak kurang dari empat kali. “Dengan terbitnya Perpres tersebut diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah”, tutur Irjen.

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Sekretaris DPD IAPI DKI Jakarta, Baihaki, S.Si, yang memberikan materi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam paparannya tujuan dari perpres Pengadaan/Jasa adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memprioritaskan produk dalam negeri.

Selain itu ditambahkan juga arahan Presiden antara lain: 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia; 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian; 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 7) Mendorong pemerataan ekonomi; 8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.

 

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat beberapa hal baru diantaranya adalah perubahan istilah, misalnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); istilah Lelang berubah menjadi Tender; Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan; Sistem Gugur berubah menjadi Harga Terendah, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hail Pekerjaan, serta K/L/D/I akan menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Diharapkan melalui sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 ini APIP dapat lebih memahami ketentuan pengadaan barang/jasa, mampu memberikan pendampingan bagi satuan kerja dan dapat mengawal proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan ketentuan sehingga tahun depan diharapkan permasalahan pengadaan barang/jasa tidak menjadi temuan audit BPK.   

Kontributor : WA, JP

Share this Post: