Berita Itjen

Menkes Luncurkan SIPINAL WBK Pada RAKORWAS Itjen 2019

Menkes Luncurkan SIPINAL WBK Pada RAKORWAS Itjen 2019

Bogor (3/7). Menteri Kesehatan Republik Indonesia  didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan dan Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan meluncurkan aplikasi Sistem Penilaian Internal Wilayah Bebas dari Korupsi (SIPINAL WBK) pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019.

Aplikasi SIPINAL WBK di bentuk untuk memudahkan penilaian serta pemantauan pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas dan unsur-unsur WBK/WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan secara online dengan kontribusi aktif dari satker. Aplikasi ini dibangun atas dasar kesadaran membangun WBK/WBBM di lingkungan satuan kerja  Kementerian Kesehatan sangat tinggi.

Dengan dibentuknya Aplikasi berbasis web maka diharapkan aplikasi ini dapat diakses dari manapun dan kapanpun, sehingga jarak ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan bagi Inspektorat Jenderal didalam melakukan pemantauan atas pelaksanan WBK di masing masing satuan kerja.

 

Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Lebih efektif, efisien dan ekonomis dalam upaya mencapai target pembangunan zona integritas pada satuan kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 40 persen satuan kerja telah berpredikat WBK tahun 2020

Selain meresmikan aplikasi SIPINAL WBK Menteri Kesehatan RI memberikan arahan pada pertemuan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2019 yang mengusung tema Sinergitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas.

Dalam arahannya Menteri Kesehatan menekankan 3 hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program Prioritas Kemenkes yang didanai dari DAK Bidang Kesehatan antara lain, pertama pelaksanaannya di daerah harus tepat waktu, sasaran, dan jumlah, sesuai dengan alokasi DAK dan petunjuk teknis penggunaanya, kedua permasalahan yang muncul harus dapat teratasi segera tanpa mengurangi target yag ditetapkan, ketiga perlunya peningkatan akuntabilitas, pengelolaan, dan penggunaan DAK Bidang Kesehatan.

“ Saya berharap DAK ini dikawal oleh Itjen bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, sehingga APIP dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan DAK”, ujar Menkes.

Selain mendapatkan arahan dari Menteri Kesehatan para peserta juga disajikan kembali oleh materi-materi yang menarik mengenai pengelolaaan DAK di bidang kesehatan. Materi-materi tersebut disampaikan oleh para narasumber yang berkualitas, diantaranya: Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretaris Direktorat Jenderal pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Inspektur Pembantu Wilayah I Kota Bandung, Inspektur III Itjen Kementerian Dalam Negeri,  dan Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. (JP)

 

Share this Post: