Berita Itjen

Menkes: Pencapaian Universal Health Coverage Adalah Layanan Kesehatan Yang Berkualitas

Menkes: Pencapaian Universal Health Coverage Adalah Layanan Kesehatan Yang Berkualitas

Jakarta (2/5) Kementerian Kesehatan mengadakan seminar Internasional dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia, dengan berkolaborasi dengan World Health Organization (WHO) yang bertemakan Acieving Universal Health Coverage : "Escalate Quality Minimize Inequity". Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. DR.dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) dengan didampingi Sekretaris Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. Turut perwakilan dari masing-masing Unit Utama, Organisasi Profesi, perwakilan BPJS serta perwakilan dari WHO. Inspektorat Jenderal sendiri berpartisipasi pada acara tersebut dengan diwakili oleh auditor masing-masing Inspektorat.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal mengharapkan bahwa dengan diadakanya seminar tersebut bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia pada Januari 2019.

Sejalan dengan harapan Kemenkes WHO juga memiliki Visi di 5 tahun mendatang yaitu 1 (satu) miliyar org di dunia akan masuk kedalam UHC. Untuk di Indonesia sendiri sudah mencapai sekitar 195 juta orang yg sudah menjadi peserta JKN, hal ini sudah sgt baik dan sesuai dengan visi WHO, setidaknya Indonesia sudah membantu sebanyak 10% dari capaian tersebut, jelas dr. Navaratnasamy Paranietharan, selaku Ketua WHO yang mewakili Indonesia,

Dalam sambutannya Menkes menyampaikan hingga saat ini tercatat sebesar 75% dari total penduduk Indonesia sudah terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan kepesertaan sendiri telah meliputi mereka yang Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 22,3 juta jiwa dan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah 25 juta jiwa, dan non-PBI 78 juta jiwa.

“Kepesertaan BPJS PBI sendiri meningkat pada tahun 2018, yaitu sebanyak 92,4 juta jiwa dari sebelumnya 86,4 juta jiwa”, kata Menkes

Menkes menambahkan bahwa hal tersebut merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 45, Undang-Undang 40 tahun 2004, mendaftarkan, membayarkan, iuran bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

“Agar mencapai UHC, maka hal yang diperlukan adalah dengan Layanan kesehatan yang berkualitas, saya berharap agar seminar ini menjadi Opsi kebijakan penyelesaian peningkatan kualitas dan ketidakadilan JKN untuk mencapai UHC di Januari 2019” Tutup Menkes.

Keperhasilan JKN akan tercapai apabila pada pelaksanaanya tidak terdapat Fraud/kecurangan didalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencegah agar Fraud tidak terjadi pada pelaksanaan JKN maka Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, dimana didalam permenkes tersebut diungkap secara jelas mengenai macam-macam fraud JKN serta bentuk sanksi yang akan diterima apabila melakukan fraud tersebut. Selain menerbitkan Permenkes tersebut Kementerian Kesehatan juga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada (19/7/17).

Tim penanganan kecurangan ditujukan untuk melakukan deteksi awal kecurangan, bagaimana mencegahnya, bagaimana mendeteksinya. Jika ditemukan kecurangan, bagaimana penyelesaiannya, apakah hanya sebatas administrasi atau mengarah ranah hukum. Tim tersebut akan membuat pedoman pencegahan kecurangan yang akan digunakan untuk mendeteksi kecurangan termasuk melaksanakan pertukaran data antara BPJS Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk kemudian dilakukan analisis dan ditindaklanjuti dengan penentuan mekanisme solusi dan pemberian sangsinya. (JP)

 

Share this Post: