Berita Itjen

Menkes RI: “ASN Kemenkes Harus Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan dengan Mengedepankan Integritas”

Menkes RI: “ASN Kemenkes Harus Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan dengan Mengedepankan Integritas”

Sebagai salah satu dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2020 yang diperingati pada tanggal 9 Desember, Kementerian Kesehatan mengadakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Kesehatan tentang Kerja Sama dalam rangka Mewujudkan Pelaksanaan Program Kesehatan yang Bebas dari Korupsi pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Ketua KPK Firli Bahuri. Acara tersebut diadakan di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan dan juga dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom dengan diikuti oleh 215 satuan kerja UPT vertikal Kemenkes di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan oleh Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami dengan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Herry Muryanto. Pemberian penghargaan untuk satuan kerja berpredikat WBK juga dilaksanakan dalam acara tersebut. Penghargaan diberikan secara simbolis kepada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan menuju WBK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta yang telah memenuhi persyaratan menuju WBK Tahun 2020

Inspektur Jenderal melaporkan bahwa dalam rangka HAKORDIA Tahun 2020 Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai kegiatan yaitu memasang giant banner dan umbul-umbul sebagai upaya pengingat dalam membangun kesadaran budaya anti korupsi di lingkungan Kemenkes; melakukan pertemuan para penyuluh anti korupsi di lingkungan Kemenkes yang berjumlah 134 orang pada 10 Desember 2020; Webinar Dharma Wanita Persatuan Kemenkes pada 11 Desember 2020 dengan tema “Jangan Korupsi Kalau Sayang Keluarga”; Webinar dengan nama NGOPI (Ngobrol Perkara Integritas) yang diikuti oleh para Agent of Change Kemenkes dengan tema “Indonesia Bersih: Kemustahilan Harapan..?” pada 16 Desember 2020; dan yang terakhir adalah acara penandatanganan nota kesepahaman ini.

Menteri Kesehatan dalam sambutannya, mengajak kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan untuk ikut mendorong terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi mulai diri sendiri. Menkes juga berharap agar seluruh ASN Kemenkes senantiasa melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan mengedepankan integritas yang tinggi serta menjauhi praktik-praktik yang tidak terpuji seperti korupsi, menerima gratifikasi, suap dan pungutan liar. “ASN Kemenkes harus dapat menjadi contoh, panutan dan teladan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan”, tambahnya.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa yang mengambil keuangan negara, yang merugikan perekonomian negara, tetapi jauh dari itu korupsi masuk dan mengganggu sendi-sendi kehidupan. “Korupsi dapat merampas hak asasi manusia. Jika korupsi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan politik, maka itu sudah merampas hak-hak manusia”, ungkap Firli. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan beserta jajarannya yang sudah mengajak KPK dalam bekerja sama untuk melakukan pencegahan, koordinasi dan sekaligus melakukan monitoring. “Tidak ada suatu persoalan yang bisa kita selesaikan tanpa orang lain, bahkan kita tidak pernah meraih sukses tanpa orang lain. No one get their success without others, and there is no successful person without others” imbuhnya. Pada akhir sambutannya, Firli menjelaskan bahwa sesuai dengan visi KPK yaitu Bersama Masyarakat Menurunkan Korupsi untuk Mewujudkan Indonesia Maju, KPK terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dengan strategi-strategi pendidikan agar masyarakat tidak melakukan korupsi, melakukan perbaikan sistem agar tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi, dan melakukan penindakan agar masyarakat takut melakukan korupsi. (LY)

Share this Post: