Berita Itjen

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I di Lingkup Kemenkes TA. 2017

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I  di Lingkup Kemenkes TA. 2017

Bekasi (30 Januari – 1 Februari 2018) Biro Perencanaan dan Anggaran bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Eselon 1) Lingkup Kementerian Kesehatan. Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan anggaran yang diwakili Kepala Bagian APBN II, Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes dan didampingi oleh Inspektur I, Edward Harefa, SE, MM.

Reviu Laporan Kinerja (LKj) dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dilakukannya reviu laporan kinerja adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Fungsi Laporan Kinerja sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas serta menjadi media informasi umpan balik perbaikan kinerja. Setelah dilakukan reviu LKj unit organisasi ini akan dilakukan reviu laporan kinerja kementerian yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Februari 2018 yang hasilnya akan diserahkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Setiap satuan kerja yang direviu diwajibkan membuat laporan kinerja dengan format yang sudah ditentukan yaitu menyajikan data penting satuan kerja, target kinerja, capaian kinerja yang memadai, lampiran yang mendukung pada informasi, upaya perbaikan dan akuntabilitas keuangan.

Menurut Permenpan 53 tahun 2014 dijelaskan bahwa ada 3 hal yang di reviu oleh APIP dalam LKj yaitu, format laporan, mekanisme penyusunan laporan dan substansi laporan.

Apabila ditemukan kelemahan dan kesalahan penyajian data/informasi laporan kinerja maka unit segera melakukan perbaikan atau koreksi secara berjenjang sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja “, jelas Inspektur I Edward Harefa.

Pada sesi wawancara Dede Sunardi, SH, MM selaku Pengendali Teknis Inspektorat I menjelaskan bahwa pelaksanaan reviu LKj baru berjalan selama 3 kali, mulai pada  tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017. Reviu LKj tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi  atas anggaran yang telah digunakan selama 1 tahun, apakah telah dibelanjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Beliau juga menambahkan bahwa laporan kinerja ini dilaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Kinerja diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adapun lingkup yang akan diperiksa dari LKj tersebut adalah pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja; penyajian data akuntabilitas kinerja; penyajian data akuntabilitas keuangan; simpulan hasil evaluasi secara menyeluruh; dan strategi pemecahan masalah.

Terdapat sejumlah 8 (delapan) unit utama dilingkungan Kemenkes RI yang di reviu oleh APIP yaitu Inspektorat Jenderal; Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Badan PPSDM Kesehatan dan Badan Litbang Kesehatan.

Pada tahun ini Inspektorat Jenderal menurunkan 4 (empat) Tim APIP yang terdiri dari 6 orang Pengendali Teknis, 8 orang Ketua Tim dan 11 anggota tim.

Menurut Dede Sunardi, reviu Laporan Kinerja ini sangat penting karena dari kegiatan tersebut dapat terlihat keberhasilan dari apa yang telah dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Reviu LKj ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pertangungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam  rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik.

(LY & JP)

Share this Post: