Berita Itjen

Pembekalan Materi Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara Sehat Batch VIII Tahun 2017 Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Pembekalan Materi Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara Sehat Batch VIII Tahun 2017 Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Jakarta (6/10), Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI berkesempatan memberikan pembekalan kepada Tim Nusantara Sehat Batch VIII tentang Anti Korupsi pada hari Jum,at 6 Oktober 2017, bertempat di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, Jl. Raya Bogor No. 30, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Nusantara Sehat Batch VIII terdiri dari 370 peserta yang terbagi dalam 5 kelas. Pelaksanaan pembekalan dipusatkan pada Sasana Anggatra Usadha Ksatrya sebanyak 3 kelas sedangkan 2 kelas lainnya difasilitasi melalui webinar sehingga dapat menyaksikan secara langsung penyampaian materi tersebut. Hal ini dikarenakan ruangan yang tidak cukup untuk menampung seluruh peserta Tim Nusantara Sehat.

Mengawali penyampaian materi, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa “Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan alam yang sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah bahkan jumlah penduduknya terbesar ke empat di dunia, namun hal itu belum dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Kekayaan alamnya belum dapat mensejahterakan rakyatnya, kenapa demikian? Hal ini dikarenakan adanya problem korupsi dalam pengelolaan pemerintahan”. Irjen membandingkan Indonesia dengan negara Korea selatan yang merdeka pada tahun 1948, tiga tahun setelah Indonesia merdeka, namun karena korupsi Indonesia masih dalam kategori negara berkembang, sedangkan Korea Selatan sudah menjadi negara maju. Diharapkan melalui tangan generasi muda seperti Tim Nusantara Sehat inilah Korupsi di Indonesia dapat dikikis atau bahkan dapat dihilangkan. Selanjutnya menambahkan bahwa “korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa”.          

          

Posisi Indonesia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 90 dengan skor 37. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 88 dengan skor 36 dari 176 negara. Artinya ada komitmen bangsa Indonesia untuk ke arah yang lebih baik. Ada 7 klasifikasi kategori tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

          

Lebih lanjut, Inspektur Jenderal menjelaskan perihal gratifikasi dimana gratifikasi yang dianggap suap sesuai Permenkes No. 14 tahun 2014 adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Namun terdapat gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak perlu dilaporkan berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK Tahun 2015 adalah:

  1. Karena hubungan keluarga,sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00;
  3. Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00;
  4. Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 th dari pemberi yang sama;
  5. Sesama rekan kerja paling banyak(tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  6. Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;
  7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
  8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
  9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
  10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum;
  11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik.

Pada tahun 2017 di batch VI dan VII, Kementerian Kesehatan telah menempatkan 694 tenaga di 120 Puskesmas, dan saat ini akan kembali menempatkan 370 tenaga Nusantara Sehat batch VIII untuk ditempatkan di 68 Puskesmas. Mengakhiri paparannya Bapak Irjen berpesan kepada seluruh peserta pembekalan Tim Nusantara Sehat bahwa dipundak Tim Nusantara Sehat Indonesia harus lebih baik.

(Kontributor AF).

Share this Post: