Berita Itjen

Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kemenkes Tentang Koneksitas WBS

Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kemenkes Tentang Koneksitas WBS

Jakarta (27/9), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelanggarakan pertemuan koneksitas whistleblowing system (WBS) online dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga terpilih bertempat di Auditorium LPSK, Jl.Raya Bogor KM 24, No. 47-49, Jakarta Timur. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) tahun 2016 dan tahun 2017 khususnya pada capaian B-09 dengan sub aksi terbangunnya koneksitas WBS Online pada 17 (tujuh belas) K/L terpilih dengan KPK dan LPSK serta terlaksananya sosialisasi tentang koneksitas WBS Online di 17 (tujuh belas) K/L terpilih.

Dalam kegiatan sosialisasi koneksitas WBS online tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal mengirimkan perwakilan tim pengelola WBS Kementerian Kesehatan yang dipimpin langsung oleh Inspektur Investigasi drg. Rarit Gempari, MARS selaku penanggung jawab Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) Kementerian Kesehatan.

Agenda pertemuan tentang sosialisasi koneksitas WBS online dibuka langsung oleh Ketua LPSK Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, didampingi oleh Wakil Ketua LPSK, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK, dan Perwakilan Kantor Staf Presiden. Dalam sambutannya, Ketua LPSK menyampaikan bahwa “pelaksanaan koneksitas WBS Online antara LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 17 (tujuh belas) K/L tersebut merupakan mandat dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK Tahun 2016 dan 2017, yaitu terkoneksinya jaringan WBS Online System”, dalam hal pemenuhan mandat dari Inpres 10 tahun 2016 tersebut LPSK telah membuat aplikasi Whistleblowing System Online TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem) yang nantinya aplikasi tersebut dapat memfasilitasi 17 (tujuh belas) K/L terpilih untuk menyampaikan permohonan perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku di Instansi masing-masing kepada LPSK melalui aplikasi TEGAS.

 

Setelah selesai acara sambutan dari ketua LPSK, agenda selanjutnya dilaksanakan penandatanganan pedoman kerja sama antara KPK yang ditandatangani oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan APIP (Inspektur Jenderal/Inspektur Utama) dengan disaksikan oleh perwakilan dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP). Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenkes hadir mewakili Inspektur Jenderal Kemenkes menandatangani dokumen PKS.

Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh KPK dan Kemenkes tentang Koneksitas WBS online mencakup beberapa hal diantaranya, Pertukaran Data dan Informasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian pengaduan dan koneksitas Whistleblowing System serta melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan Whistleblowing System secara bersama-sama.

 

Rangkaian acara dari pertemuan sosialisasi koneksitas WBS online diakhiri dengan penyampaian username dan password kepada 17 Kementerian/Lembaga untuk proses mengajukan permohonan perlindungan pelapor, saksi, dan saksi pelaku serta simulasi penggunaan aplikasi TEGAS oleh masing-masing perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir dipandu oleh petugas IT dari LPSK.

Jajaran pimpinan LPSK berharap dengan aplikasi WBS Online TEGAS nantinya berbagai informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dapat ditangani secara sungguh-sungguh dan professional, berbeda dengan sebelumnya dimana pelaporan dugaan penyimpangan maupun korupsi dilakukan melalui surat kaleng dan akibatnya banyak yang tidak dapat ditindaklanjuti serta tidak adanya jaminan keamanan yang didapat bagi pelapor dan keluarga pelapor. Dengan hadirnya aplikasi WBS Online TEGAS, pejabat penghubung yang sudah ditunjuk oleh masing-masing K/L dapat langsung membuka login di aplikasi WBS online TEGAS untuk menyampaikan permohonan perlindungan keamanan bagi pelapor ke LPSK sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Laporan mengenai dugaan korupsi melalui WBS Online TEGAS ini setidaknya bisa menjadi sistem peringatan awal di lingkungan Instansi masing-masing, karena itu laporan yang disampaikan juga harus didukung bukti-bukti yang akurat.

Aplikasi TEGAS akan mengintegrasikan WBS Online LPSK dan Kementerian/Lembaga, serta memudahkan koordinasi dan komunikasi antara LPSK dengan Kementerian/ Lembaga dalam rangka perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Selain itu peluncuran aplikasi TEGAS bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan pada setiap pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama pada setiap Kementerian/Lembaga karena terkoneksi dengan LPSK. Adapun 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga yang WBS Online-nya terkoneksi dalam jaringan TEGAS adalah: Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaan Agung, serta Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Kontributor: AF - AR

Share this Post: