Berita Itjen

Penguatan Layanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Penguatan Layanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Senin, 11/2 Kementerian Kesehatan melaksanakan acara Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan di ICE BSD City, TangerangProv. Banten. tujuan diadakannya Pra Rakerkesnas ini adalah untuk melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan kesehatan dan untuk mengkristalisasikan isu - isu yang akan dibahas pada forum Rakerkesnas yang akan berlangsung pada tanggal 12 – 13 Februari 2019.

Tema yang diusung pada tahu ini adalah Kolaborasi Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta. Acara Pra-Rakerkesnas ini dihadiri oleh  Menteri Kesehatan; Para Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kemenkes RI; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; Kepala Dinas Kesehatan Kabupten/Kota terpilih (30 daerah terpilih); UPT Vertikal di Jakarta; RS Provinsi terpilih. Inspektorat Jenderal menjadi salah satu unit yang berpartisipasi pada acara Pra-Rakerkesnas tersebut dengan dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal serta para Inspektur.

Pada Pra - Rakerkesnas ini materi yang dibawakan oleh narasumber adalah Evaluasi PIS PK oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS; Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan dan Laporan Perkembangan Hasil Rakerkesnas Tahun 2018 oleh Kepala Badan Litbangkes, dr. Siswanto, MPH, DTM dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan DAK dalam Anggaran Kesehatan oleh Sekretaris Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH

Dalam paparannya sekjen menjelaskan bahwa Undang-undang Kesehatan, pembiayaan kesehatan bertujuan untuk pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan sumber lain”, ujar Sekjen.

Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah 5% dari APBN dan 10% dari APBD diluar gaji, dimana pemanfaatannya minimal dua per tiganya untuk pelayanan publik terutama untuk penduduk miskin, usila & anak terlantar.

Sejak tahun 2016, anggaran kesehatan telah dipenuhi 5% dari APBN dan terus dijaga proporsinya hingga tahun anggaran 2019 ini.

Sekjen diakhir sambutannya mengajak para peserta untuk: Pertama mengarahkan pemanfataan anggaran agar dapat memperluas cakupan sasaran, meningkatkan kualitas belanja kesehatan dengan cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan value for money, melalui peningkatan sinkronisasi, kolaborasi dan integrasi lintas program, lintas sektor serta antara pusat dan daerah.

Kedua mengajak untuk mengadvokasi dan mendorong peningkatan anggaran kesehatan pemerintah baik dalam APBN maupun APBD serta mendorong pembiayaan kesehatan dari sumber-sumber lain seperti sin tax produk beresiko kesehatan dan peningkatan cukai rokok untuk lebih dapat mencakup sasaran program sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat disertai  pula dengan peningkatan kualitas layanannya.

Pada Kesempatan yang sama Menkes RI memberian paparan mengenai Cakupan Kesehatan Semesta (universal health coverage/UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Adapun 3 Outcomes yang menjadi sasaran diantaranya, Target Cakupan Kesehatan Semesta: 1) Penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial (essentialhealth services) yang berkualitas. 2) Pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. 3) Penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan essensial pada pelayanan kesehatan primer (primary health care). (JP, GT, LG)

Share this Post: