Berita Itjen

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP, Itjen Selenggarakan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data TLHP 2018

Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP, Itjen Selenggarakan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data TLHP 2018

Tangerang (25/9) Dalam rangka  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  fungsional dan menunjang terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2018. Acara dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, drg. Oscar Primadi, MPH dan dihadiri oleh perwakilan dari BPK RI Arief Fadillah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten DR.M. Yusuf, S.Sos, M.Si, Sekretaris Inspektorat Jenderal  dan Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta dari kegiatan tersebut terdiri dari perwakilan masing-masing Unit Utama, 34 Dinas Kesehatan Provinsi, 53 satker (46 satker UPT Vertikal dan 7 satker eselon II) dan auditor dengan Jumlah sebanyak 200 peserta.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintah setiap APIP wajib memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik intern, ekstern maupun pengawasan masyarakat yang dapat mendorong pimpinan  instansi  untuk  memperhatikan  dan  melaksanakan  tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelaksanaan rekonsiliasi pemutakhiran tindak lanjut ini perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan manajemen pemerintah, dan penuntasan hasil pengawasan yang dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah. Tujuan diadakannya kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman satker terhadap kebijakan rencana strategis Inspektorat Jenderal dalam upaya melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI; (2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman satker terhadap permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil pengawasan dalam menjalankan program kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI; (3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman satker tentang mekanisme tindak lanjut dan tatacara penyelesaian kerugian Negara; dan (4) Melakukan rekonsiliasi data tindak lanjut LHP.

lnspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran lnspektorat Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa pimpinan satker wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Bagi pimpinan satker yang lalai/tidak melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan. Irjen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dinas Kesehatan Propinsi dan satuan kerja unit utama/ UPT vertikal yang telah hadir untuk menyelesaikan saldo temuan LHP dalam kegiatan rekonsiliasi ini.

Pada akhir sambutannya, Irjen mengajak kita semua untuk terus meningkatkan lagi upaya-upaya percepatan terhadap penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen, BPK maupun BPKP, sehingga saldo atas temuan yang belum ditindaklanjuti semakin berkurang dan mempengaruhi terhadap opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan dengan predikat Opini WTP di tahun 2018. Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti acara rekonsiliasi pemutakhiran tindak lanjut ini secara serius dan sungguh-sungguh, dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses, mengajak untuk bahu membahu, meningkatkan kinerja dalam mempertahankan Opini WTP yang telah diraih.

Acara Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2018 kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel oleh beberapa panelis. Pada diskusi panel yang pertama, Inspektur Jenderal sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, memaparkan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan RI. Dalam paparannya, drg. Oscar Primadi, MPH menjelaskan tentang mekanisme pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang terdiri dari (a) Rencana Audit yang terdiri dari audit kinerja dan audit khusus/ audit tertentu; (b) Audit, Inspektorat Jenderal melaksanakan audit sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat; (c) Hasil Audit, yang terdiri dari temuan, penyebab, akibat dan rekomendasi; dan (d) Tindak Lanjut Hasil Audit, Inspektorat Jenderal memantau pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan oleh unit yang diperiksa. Dijelaskan pula Permasalahan temuan hasil audit yang sering terjadi yaitu: Penatausahaan BMN tidak sesuai ketentuan, denda ketelambatan, barang hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kelebihan pembayaran, proses pengadaan barang jasa tidak sesuai ketentuan, pengelolaan keuangan tidak sesuai ketentuan dan pengelolaan PNBP tidak sesuai ketentuan. Diskusi panel berikutnya disampaikan oleh para Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Jenderal. Inspektur I s.d IV memaparkan tentang Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan dan Rencana Pengawasan pada Inspektorat masing-masing dan unit utama binaannya, Inspektur Investigasi memaparkan tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Khusus atau Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), sedangkan Sekretaris Inspektorat Jenderal membawakan materi tentang Mekanisme Tindak Lanjut LHP Itjen, BPK dan BPKP di Kementerian Kesehatan.

Rangkaian acara berikutnya adalah proses desk tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh para auditor terhadap satuan kerja. (LY. JP)

Share this Post: