Berita Itjen

Perkuat Pencegahan Korupsi, Itjen Kemenkes Kordinasikan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Perkuat Pencegahan Korupsi, Itjen Kemenkes Kordinasikan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Kamis, 10/9 Inspektorat Jenderal mengadakan Rapat secara daring Pembahasan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan, yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, drg. Rarit Gempari, MARS, QIA, diikuti oleh unit utama terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan didasari pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 Huruf E Dan Pasal 14 Tentang Tugas dan Wewenang KPK; Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pencegahan 2020-2024.

Pada paparannya Ses Itjen menjelaskan bahwa Renaksi Tata Kelola ini dilakukan dengan memiliki tujuan  untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dalam tata kelola alkes dan Merumuskan saran perbaikan dalam permasalahan tata kelola alkes.

Ses Itjen juga menambahkan untuk unit utama yang memiliki Rencana Aksi agar dapat dilaksanakan secepatnya untuk memenuhi kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, agar titik rawan korupsi dalam tata kelola alkes dapat segera diketahui dan ditemukan pemecahan masalahnya.

Kementerian Kesehatan turut mendukung program Renaksi Alkes ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dilingkungan Kementerian Kesehatan RI. Untuk itu diperlukan keseriusan dan konsistensi bagi unit utama dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan Tata Kelola Alkes.

Setiap Kementerian termasuk Kemenkes akan membuat laporan Aksi tersebut yang dilaporkan kepada KPK diakhir capaian dari masing-masing renaksi. Adapun yang telah Kementerian Kesehatan lakukan adalah membuat menu khusus dana dekon untuk pengawasan (sampling dan inspeksi) alat kesehatan; Telah disusun draft Permenkes tentang Pengawasan Alat Kesehatan, meliputi tata cara inspeksi, sampling, dan pelaksanaan pengawasan di daerah; dan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2018 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. (JP)

Share this Post: