Berita Itjen

Perkuat Pengawasan Itjen Kemenkes Gandeng BPKP Melakukan Joint Audit DAK Fisik Bidang Kesehatan

Perkuat Pengawasan Itjen Kemenkes Gandeng BPKP Melakukan Joint Audit DAK Fisik Bidang Kesehatan

Bogor (8/10) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) mengadakan Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019. Acara ini dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Heru Arnowo, Inspektur I, Edward Harefa, Inspektur II, Moh. Nurnassirudin, Inspektur III, Heru Radison, Inspektur IV Albertus Yudha Poerwadi, para auditor dari masing-masing Inspektorat baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari BPKP, dan para pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes.

Adapun acara Diseminasi ini diadakan bertujuan untuk: a) mendapatkan informasi terkait kebijakan DAK fisik bidang kesehatan dan program strategis yang didukung oleh dana tersebut; (b) memberikan persamaan persepsi auditor dalam melaksanakan audit; dan (d) memberikan informasi terkait dengan prosedur audit dan kertas kerja audit yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan hasil audit dan kompilasi laporan audit tingkat nasional.

Dalam paparannya Irjen mejelaskan bahwa DAK Bidang Kesehatan merupakan salah satu suplemen penganggaran pembangunan kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk melaksanakan program prioritas nasional dan prioritas daerah, dengan harapan bahwa penggunaan DAK Bidang Kesehatan ikut mendongkrak pencapaian target pembangunan bidang kesehatan. Tahun 2019.

“Peran serta APIP sangatlah penting dan menentukan keberhasilan pencapaian program yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan”, Ujar Irjen.

Irjen juga menambahkan bahwa sinergi pengawasan dalam bentuk joint audit antara Itjen Kemenkes dengan BPKP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan coverage cakupan pengawasan terhadap pengelolaan DAK Bidang Kesehatan khususnya DAK Fisik Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan joint audit DAK Fisik Bidang Kesehatan sehingga hasil audit ini nantinya benar-benar dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan DAK Bidang Kesehatan mulai dari perencanaaan anggaran, pelaksanaan sampai pada pelaporan dan pemanfaatan output DAK Bidang Kesehatan.

“Saya berharap agar hasil audit dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan tatakelola DAK Bidang Kesehatan, yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan serta Kementerian/Lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan DAK Bidang Kesehatan”, Tegas Ibu Irjen.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP berharap kepada para APIP yang akan melaksanakan audit DAK untuk melakukan 3 hal yaitu: a)Penguatan SPIP pengelolaan DAK Fisik dan peningkatan kapabilitas APIP daerah; b) Melaksanakan Manajemen risiko pada pengelolaan DAK Fisik dan Risk Based Audit Planning pada pengawasan kegiatan DAK Fisik; serta c) Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar APIP dalam melakukan pengawasan DAK Fisik sejak perencanaan sampai dengan pelaporan.

Acara Diseminasi ini akan menghadirkan para Narasumber yang berkopenten dibidangnya, diantaranya: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto, Inspetur V Itjen Kementerian Keuangan Raden Patrick Wahyu Dwisaksono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Agus Hadian Rahim, Direktur BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Adi Gemawan, dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes Bayu Teja Muliawan.  (LY, JP)

Share this Post: