Berita Itjen

Pertemuan Evaluasi Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan Evaluasi Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Jakarta, 8 – 10 Desember 2019 diadakan acara pertemuan Evaluasi Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Acara yang bertempat di ballroom Swiss-Belhotel Bogor ini merupakan tindak lanjut dari temuan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap revaluasi Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 dimana masih terdapat hal-hal yang harus segera diselesaikan satker di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Acara ini dibuka oleh Inspektur Jenderal dan dihadiri oleh perwakilan 57 satker yang berasal dari Kantor Pusat dan Kantor daerah Kementerian Kesehatan. “Menjadi kewajiban semua satker untuk melakukan penatausahaan BMN secara tertib administrasi karena sekecil apapun BMN memiliki nilai, dan harus dipertanggungjawabkan serta harus dikelola dengan baik dan benar bukan hanya karena hasil pemeriksaan BPK”, kata Irjen..

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua satker dalam penatausahaan BMN yaitu antara lain:

  1. Merencanakan pembelian barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan asas ekonomi, efisien dan manfaat.
  2. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas BMN secara valid dan akurat.
  3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN yang menjadi tanggung jawabnya.

 

Dalam kegiatan ini juga turut hadir narasumber dari BPK dan Kementerian Keuangan yang memberikan materi tentang temuan Hasil Audit Revaluasi BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018.

Pada acara ini juga diadakan desk tindak lanjut hasil revaluasi BMN satker oleh auditor. Pada akhir kegiatan disampaikan hasil desk evaluasi revaluasi BMN berupa permasalahan umum satker yang belum ditindaklanjuti yaitu antara lain:

  1. Form pendataan yang baru belum di upload ke dalam aplikasi SIMAN
  2. Satker belum berkoordinasi dengan KPKNL terkait form pendataan yang baru
  3. Satker belum menetapkan Tim Inventarisasi (Verifikator dan Validator)
  4. Satker belum membuat permohonan ke Biro Hukum & Organisasi untuk perubahan nama kepemilikan sertifikat tanah menjadi Pemerintah Republik Indonesia
  5. BMN berupa gedung dan bangunan belum dilengkapi IMB atau Sketsa
  6. BMN berupa rumah negara belum dilengkapi IMB atau Sketsa
  7. Perbaikan Kartu Inventaris Barang masih menunggu terbitnya LHIP dari KPKNL.

(LG)

Share this Post: