Berita Itjen

Pertemuan Penelitian dan Reviu RKA K/L Satker Kantor Pusat dan kantor Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pertemuan Penelitian dan Reviu RKA K/L Satker Kantor Pusat dan kantor Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Bekasi 23/7, Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk  Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, maka Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Jenderal Kemenkesmenyelenggarakan pertemuan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Juli 2018 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini mengundang 48 Satker Kantor Pusat (KP), 3 Satker Kantor Daerah (KD)/UPT Kesmas, 49 UPT Yankes, 59 Satker UPT P2P, 11 UPT Badan Litbang, dan 44 UPT Badan PPSDMK.

 

Biro Perencanaan dan Anggaran juga mengundang beberapa narasumber dari internal Kemenkes, yaitu Sekretaris Itjen dan Kepala Biro Keuangan dan BMN, sedangkan dari Kemenkeu yaitu Direktur Anggaran Bidang PMK dan Direktorat PNBP-DJA, Direktorat APK-DJPB dan Direktorat BMN dan DJKN.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno Sutarjo. Dalam paparannya Sekretaris Jenderal Kemenkes menyampakan bahwa tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019, dimana ada beberapa sasaran yang ditetapkan namun belum tercapai, dan memerlukan upaya terobosan dan inovasi dalam rangka pencapaian target terbsebut. Sekretaris Jenderal Kemenkes juga  meminta agar ada efisiensi belanja barang di 2019 dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka verifikasi data sehingga bisa mengurangi kegiatan. Pada kesempatan lainnya setjen menyampaikan bahwa telah ditetapkan Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2019 dan harus segera ditindaklanjuti oleh satker dengan menyusun RKA-K/L yang akan dibahas oleh unit utama, kemudian ditindaklanjuti penelitian RKA K/L oleh tim biro Perencanaan dan Anggaran serta dilakukan reviu oleh tim APIP Kemenkes.

 

 Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, pada pertemuan berikutnya memberikan paparan tentang “Kebijakan pengawasan pada Reviu RKA/KL TA 2019”

Inspektur Jenderal dalam paparannya kembali menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemenkes terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan , dan kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektur Jenderal juga menyampaikan bahwa tujuan Reviu RKA K/L adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja dan K/L, Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran, dan Standar Biaya (SBM), serta dilengkapi dokumen pendukung.

Adapun waktu pelaksanaan Reviu pagu anggaran adalah bulan Juli dan Reviu Alokasi Anggaran adalah bulan Oktober. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan Reviu RKA K/L adalah pembahasan dengan Inspektorat Jenderal sebelum kebijakan diterbitkan, membuat menu standar untuk kegiatan yang sejenis, dan membuat menu wajib dan pilihan untuk Satker KD.

Dalam akhir paparannya Inspektur Jenderal mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan , bahwa ada perilaku korupsi yang kemungkinan tidak disadari yakni melalui satu perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga anggaran yang dialokasikan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini harus di hindari.

Kontributor:

NDS, AAB.

Share this Post: