Berita Itjen

PERUBAHAN PERATURAN KPK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

PERUBAHAN PERATURAN KPK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Jakarta (16/10) Berkenaan dengan telah terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayan Penyelenggara Negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Itjen Kemenkes) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara sosialisasi peraturan tersebut secara live melalui aplikasi Zoom dan Youtube. Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berjumlah sekitar 500 peserta.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Murti Utami, MPH, QGIA. Beliau mengatakan, bahwa apabila Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak patuh atau tepat waktu dalam melaporkan harta kekayaannya, maka akan dikenai sanksi disiplin dengan harapan memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Sanksi disiplin tersebut antara lain penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), penundaan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin), serta bagi peserta seleksi terbuka akan dinyatakan tidak lolos administrasi.

Sosialisasi Peraturan KPK ini diawali dengan pemberian materi dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Rarit Gempari, MARS, QIA mengenai “Evaluasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN Kementerian Kesehatan”. Kemudian dilanjutkan dengan materi dari Ibu Rizki Amalia selaku perwakilan dari KPK sebagai narasumber tentang “Perubahan Peraturan KPK: Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”.

 

Beberapa perubahan yang ada di peraturan terbaru ini antara lain mengenai definisi keluarga (istri/suami dan anak tanggungan), kelengkapan dokumen, tanda terima, dan pengumumannya. Akibat dampak dari pandemi, batas waktu pelaporan yang sebelumnya hingga 31 Maret diperpanjang hingga 30 April 2020, dan apabila hingga batas akhir pelaporan wajib lapor tidak melaporkan harta kekayaannya atau tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, maka akan dikembalikan ke draft belum lapor atau tidak patuh.

Sebelum acara ditutup Sekretaris Inspektorat Jenderal mengharapkan seluruh wajib lapor segera melengkapi kekurangan dokumen, apabila tidak melengkapi maka LHKPN yang bersangkutan tidak dapat diproses lebih lanjut dan dianggap belum menyampaikan LHKPN. Sebagai tindak lanjut, Kepala Satuan Kerja diminta agar menyampaikan data terbaru terkait data wajib lapor LHKPN tahun 2020 di lingkungannya masing-masing, baik yang mutasi, berhenti atau diangkat dari dan/atau dalam jabatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2020 kepada KPK melalui Itjen Kemenkes. (GT)

Share this Post: