Berita Itjen

PKS Kebijakan Perencanaan Penganggaran Tahun 2019 dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

PKS Kebijakan Perencanaan Penganggaran Tahun 2019 dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Jakarta (26/2). Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenkes mengadakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan tema Kebijakan Perencanaan Penganggaran Tahun 2019 dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).  Narasumber dalam kegiatan ini adalah Arif Nurhidajat, ST, MT dari Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI. 

Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebagai bentuk penjabaran RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)  untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

  

Beberapa kebijakan penganggaran sebagai implementasi Money Follows Program adalah sebagai berikut:

  1. Menajamkan prioritas nasional (dari 10 prioritas nasional pada tahun 2018, menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019).
  2. Memastikan pelaksanaan program, yaitu dengan cara pengendalian dilakukan sampai ke level proyek
  3. Menajamkan integrasi sumber pendanaan, khususnya terkait Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, dan Swasta.

Tema prioritas nasional tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk  Pertumbuhan Berkualitas”. Sedangkan 5 (lima) prioritas nasional pada tahun tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
  2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
  3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
  4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
  5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

  

Salah satu arah kebijakan terkait prioritas nasional Nomor 1 meliputi bidang kesehatan, yaitu:

  1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi.
  2. Mempercepat penurunan stunting.
  3. Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit.
  4. Memperkuat upaya promotif & preventif “GERMAS”.
  5. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Sebagai salah satu implementasi tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal juga berperan dalam melakasanakan pengawasan program prioritas nasional tersebut.  

Sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) PMK No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, pada bulan November 2017, K/L telah menyampaikan RKA-KL Alokasi Anggaran 2019 disertai dengan Prakiraan Maju 2020, 2021, dan 2022. Sesuai dengan Lampiran V PMK No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, KPJM ditelaah bersama-sama dengan penelaahan RKA-KL, sebagai bahan lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Dalam prakteknya, KPJM tidak ditelaah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, prakiraan maju akan digulirkan menjadi angka dasar dan dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini. Angka dasar yang telah dimutakhirkan akan direviu oleh mitra kerja K/L di DJA sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif.

Narasumber menyampaikan bahwa untuk keperluan reviu angka dasar, pereviu di DJA membutuhkan data dan informasi pada level detil. Di lain pihak, prakiraan maju yang sudah disampaikan ke DJA hanya sampai level komponen.

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hal ini dilakukan dalam rangka:

  1. Menyusun ulang prakiraan maju 2019, 2020, dan 2021, dan 2022 sampai level detil
  2. Memutakhirkan angka dasar sesuai dengan kondisi terkini:
  3. Menggulirkan prakiraan maju menjadi angka dasar
  4. Menyesuaikan angka dasar dengan kinerja realisasi dan parameter
  5. Memperbaiki angka dasar:
  6. Lanjut/Tidak Berlanjut
  7. Perubahan volume keluaran
  8. Perubahan Alokasi Anggaran

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud perencanaan penganggaran yang baik dan optimal, khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional dan sasarannya dapat tercapai.

(Kontributor: RSF, WA) 

Share this Post: