Berita Itjen

Presiden: Program Kegiatan Harus Dapat Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

Presiden: Program Kegiatan Harus Dapat Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

Jakarta (27/5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal (Rakornas Wasin) tahun 2021, diikuti oleh kurang lebih 2.246 peserta yang terdiri dari Pimpinan dan APIP dari masing-masing K/L/D. Tahun ini Rakornas Wasin mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” pelaksanaan Rakornas Wasin tahun ini dilakukan secara daring dan dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor. Rakornas Wasin  dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pengawasan intern antara pusat dan daerah agar terintegrasi dan terkoordinasi ke tujuan yang sama.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal kedua dari sebelumnya -0,74% bukan merupakan hal mudah. Sehingga beliau meminta agar percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.

Presiden Jokowi menegaskan untuk selalu menandalkan kecepatan dan sasaran dalam melaksanakan program kegiatan. Hal tersebut tentunya harus terus diikuti dan dikawal untuk dibantu. BPKP perlu melihat betul, mencari penyebab lambatnya, memberi solusi, serta dapat menawarkan jalan keluar untuk atasi masalah yang dihadapi.

 “Saya tidak menoleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran,” tambahnya dalam arahan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa kualitas perencanaan yang harus terus ditingkatkan. “Masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, sehingga tidak mendukung pencapaian tujuan dan tidak sinkron dengan kegiatan lainnya,” ujarnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan arah pembangunan di pusat dan daerah dan tidak optimalnya daya ungkit perekonomian.

Selain itu Joko Widodo menegaskan kepada para pengguna anggaran negara, bahwa setiap program kegiatan harus dapat dirasakanan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga Presiden menugaskan BPKP dan APIP di kementerian/lembaga/daerah untuk mengawal dari perencanaan.

Di akhir arahannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah secara serius menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dan APIP.

“Beri akses dan informasi, jangan sampai keterlambatan informasi menyebabkan pengawasan intern terhambat. Ini banyak terjadi. Bekerja cepat, perkuat sinergi, kolaborasi, saling koreksi, saling perbaiki,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh juga memberikan penjelasan mengenai dampak pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menata ulang fokus anggaran untuk melindungi kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.

Kami telah menyelesaikan sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran sehingga aplikasi tersebut akan mempermudah proses konsolidasi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah”, Jelasnya.

Selain itu, program pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan juga harus teritegrasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak ada program prioritas yang luput dari pengawasan.

BPKP siap mendukung sinergi pengawasan dan telah merumuskan agenda prioritas pengawasan nasional dan agenda prioritas pengawasan daerah sebagai acuan dalam membangun pengawasan intern yang konvergen”, pungkasnya.

Namun, Kepala BPKP mengungkapkan efektifitas pengawasan intern sangat tergantung pada dua hal, yang pertama adalah kemudahan akses terhadap data dan dokumen pengawasan, dan yang kedua adalah sejauh mana rekomendasi dari hasil pengawasan intern ditindaklanjuti oleh manajemen atau pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.

“Sebaik apapun rekomendasi hasil pengawasan, apabila tidak ditindaklajuti oleh manajemen, maka akan menjadi sia-sia”, tutupnya. (JP)

Share this Post: