Berita Itjen

Rapat Kerja Pengawasan 2018: Tekad Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Mencapai IACM Level 3 Tahun 2019

Rapat Kerja Pengawasan 2018: Tekad Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Mencapai IACM Level 3 Tahun 2019

Malang 13/3, Dalam rangka harmonisasi program/kegiatan dengan stakeholder internal dan eksternal Kementerian Kesehatan maka pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2018 bertempat di Hotel Atria Malang, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) tahun 2018. Pada kegiatan kali ini mengambil tema “Harmonisasi Program Pengawasan Dalam Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehtan RI”. Kegiatan Rakerwas tahun 2018 ini dihadiri oleh seluruh jajaran eselonn II, eselon III, eselon IV, perwakilan auditor, dan staf di lingkungan Inspektorat Jenderal serta beberapa perwakilan satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan yang berada di Malang. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai diskusi panel dan diskusi kelompok yang dihadiri oleh narasumber dari beberapa K/L seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BPKP serta beberapa fasilitator dari perwakilan unit utama selaku pelaksana teknis program prioritas Kementerian Kesehatan.

Tujuan diselenggarakannya Rakerwas 2018 adalah: (i) menyusun rumusan program teknis pengawasan pada program prioritas Kementerian Kesehatan, (ii) Merumuskan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP/Internal Audit-Capability Model (IA-CM) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, (iii) merumuskan grand desain sistem pengawasan Inspektorat Jenderal dan (iv) merumuskan kebijakan baru kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang tertuang dalam perubahan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal.

         

Mengawali kegiatan Rakerwas 2018, dalam sambutannya Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH menekankan bahwa Inspektorat Jenderal selaku APIP, bertanggung jawab terhadap implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil assessment kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kemenkes masih berada di level II. Hal tersebut berarti Itjen sebagai APIP belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Kegiatan Rakerwas yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu media untuk harmonisasi program/kegiatan dengan stakeholder internal dan eksternal Kementerian Kesehatan sehingga peran Itjen sebagai APIP lebih optimal, khususnya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Kementerian Kesehatan. Pengawalan terhadap program prioritas dilakukan melalui audit kinerja, khususnya akan dilakukan pada program prioritas penurunan stunting, percepatan eliminasi tuberculosis, dan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Dengan adanya harmonisasi tersebut diharapkan kapabilitas APIP Itjen Kemenkes yang saat ini masih di Level II dapat meningkat ke Level III yang ditandai dengan peningkatan kemampuan APIP untuk memberikan keyakinan memadai dalam mengawal proses tata kelola organisasi serta mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Melanjutkan kegiatan dan sebagai bahan diskusi pelaksanaan Rakerwas, Inspektur Jenderal bersama Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dr. Donald Pardede, MPPM yang dimoderatori oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Heru Arnowo, SH, MM memaparkan mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan serta Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Perkembangan JKN & Pentingnya Penguatan Pengawasan. Dalam paparannya Inspektur Jenderal menekankan kegiatan pengawasan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 diantaranya (i) pengawasan program pencegahan fraud JKN, (ii) pengawasan program GERMAS, (iii) pengawasan program TB dan PTM, (iv) pengawasan pelaksanaan program Nusantara Sehat, dan (v) monev DAK Bidang Kesehatan. Sedangkan untuk inovasi kegiatan pengawasan akan dilaksanakan melalui audit kinerja program prioritas dengan sasaran program audit: (i) percepatan eliminasi tuberculosis, (ii) penurunan stunting, (iii) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (iv) jaminan kesehatan nasional (fokus terhadap pemanfaatan anggaran PBI dan pencegahan fraud). Audit kinerja program dilakukan untuk mengukur aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan pada peraturan. Inovasi kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2018 adalah pengembangan sistem informasi pengawasan internal yaitu: e-audit (termasuk simendit), e-reviu, dan e-monev dengan tujuan:

  1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
  2. Meningkatkan kinerja pengawasan internal dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.

         

Sedangkan SKM Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan dalam paparannya menekankan mengenai mengapa JKN perlu menjadi fokus area pengawasan (pencegahan dan penindakan). Hal ini dikarenakan (i) JKN menyangkut hajat hidup orang banyak, (ii) jumlah anggaran kesehatan yang makin besar, (iii) alokasi belanja kesehatan di pemerintah pusat untuk JKN terus meningkat Rp26,5 triliun, (iv) pengelolaan dana yang besar oleh BPJS Kesehatan (Rp70-80 triliun tahun 2017), dan (v) besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Sehingga diperlukan rencana aksi di area pengawasan yang menyentuh substansi pencegahan fraud. karena kegiatan sosialisasi belum terbukti efektif mengurangi fraud sehingga perlu dilakukan audit sebagai upaya deteksi oleh aparat pengawas.

Dalam sesi tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan dan masukan dari para auditor kepada Inspektur Jenderal maupun SKM Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan diantaranya:

  1. Perlunya perubahan paradigma pelaksanaan kegiatan audit;
  2. Anggaran pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan sehingga kapabilitas APIP meningkat;
  3. PMK Nomor 36 Tahun 2015 merupakan permenkes ideal apabila diterapkan dengan baik, sejauh mana kita mengamankan pelaksanaan PMK Nomor 36 tahun 2015 tersebut terkait implementasinya pada Pemda untuk pencegahan fraud JKN;
  4. Inspektorat Investigasi harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan audit baik kinerja maupun operasional pada program JKN;
  5. Yang bisa melakukan audit pada BPJS hanya BPK, OJK dan SPI, Itjen Kemenkes tidak bisa melakukan audit kecuali pada penggunaan dana PBI, mohon arahannya  bagaimana agar bisa melakukan audit kinerja pada pelaksanaan JKN di RS. 

          

Selanjutnya, kegiatan Rakerwas akan dilanjutkan dengan berbagai diskusi panel dan diskusi kelompok untuk merumuskan kebijakan pengawasan program prioritas dan peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal pada esok hari. (Kontributor AF dan RSF)

Share this Post: