Berita Itjen

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minggu Ke-17 Pelaksanaan Pengawasan Vaksinasi Nasional

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minggu Ke-17 Pelaksanaan Pengawasan Vaksinasi Nasional

Jakarta (24/06) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap minggunya melaksanakan pengawasan terkait vaksinasi nasional semenjak vaksinasi nasional didistribusikan dan diselenggarakan secara serentak pada awal Maret 2021. Hal ini didasari oeh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Pengawasan Minggu ke-17 ini dikoordinir oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dihadiri oleh seluruh APIP Kementerian/Lembaga dan APIP Daerah, baik dari Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Rapat Koordinasi ini menghadirkan 7 (tujuh) pembicara, antara lain:

  1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK mengenai Perlunya Akselerasi Vaksinasi COVID-19 untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan mengenai Progress Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
  3. Inspektur Utama BPOM mengenai Update Pengawalan Program Vaksinasi COVID-19 di BPOM
  4. Inspektur Utama Kementerian Dalam Negeri mengenai Perkembangan Pengawasan Vaksinasi COVID-19 oleh APIP Daerah
  5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengenai Pengawasan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Jawa Barat
  6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan
  7. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai mengenai Pengawasan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai penutup Rakor Monev ini, BPOM mendukung ketersediaan vaksin dan pelaksanaannya melalui pengawalan keamanan, khasiat dan mutu vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah diedarkan, secara risk based sampling dan pengujian, serta mengapresiasi sinergi Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam persiapan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya.

Selain itu juga Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan berbagi saran dan pengalamannya terkait instruksi beliau untuk menunda semua perjalanan dinas dan pertemuan tatap muka guna menurunkan kasus konfirmasi positif dan memutus mata rantai penularanan COVID-19 yang diganti dengan pertemuan secara daring. (GT)

Share this Post: