Berita Itjen

Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019: Dukungan Seluruh Jajaran Pimpinan Tinggi Madya dalam Implementasi Program Pengawasan Kementerian Kesehatan

Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019: Dukungan Seluruh Jajaran Pimpinan Tinggi Madya dalam Implementasi Program Pengawasan Kementerian Kesehatan

Jakarta (31/1) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan tema “Penguatan Sistem Pengawasan dalam Upaya Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Acara yang bertempat di Auditorium Siwabessy ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, para pimpinan tinggi madya dan pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan narasumber dari Direktorat Gratifikasi KPK yang diwakili oleh Edi Suryanto, Ketua Tim Satgas Monev Sponsorship.

 

Rapat Koordinasi Pengawasan diawali dengan paparan oleh Plt. Inspektur Jenderal dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS yang memaparkan tentang pencapaian kinerja program pengawasan Inspektorat Jenderal. Dalam paparannya, beliau menyebutkan bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal meliputi assurance, consulting, anti corruption activities, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang sasaran pengawasannya adalah program/kegiatan satuan kerja Kementerian Kesehatan. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan. Sedangkan capaian kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal salah satunya adalah mengawal laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang memperoleh opini WTP berturut-turut selama 5 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2017. “Semoga tahun 2018 dan tahun-tahun yang akan datang Kementerian Kesehatan dapat mempertahankannya” ungkap Plt. Irjen.

Ketua Tim Satgas Monev Sponsorship Direktorat Gratifikasi KPK Edi Suryanto memaparkan tentang gambaran hasil monitoring tentang sponsorship tenaga kesehatan. Edi mengatakan Kementerian Kesehatan akan menjadi fokus dan lokus dalam pengujian pengendalian gratifikasi oleh KPK pada tahun 2019. Sejak tahun 2014, pengendalian gratifikasi sudah dimulai di Kementerian Kesehatan sampai dengan terbentuknya Permenkes No. 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Prinsip pemberian sponsorship adalah: (1) sesuai bidang keahlian; (2) dikelola secara akuntabel; (3) diberikan melalui institusi dan terbuka; dan (4 ) tidak mempengaruhi independensi institusi. Edi berpesan kepada seluruh peserta rapat bahwa jika kita yakin pemberian itu bukan hak kita, maka silahkan dilaporkan, seperti pemberian terkait jabatan.

 

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek berharap agar Inspektorat Jenderal bukan hanya berperan sebagai watch dog namun harus melakukan pendampingan terhadap satuan kerja di Kementerian Kesehatan agar selamat. Menkes juga menyampaikan bahwa laporan gratifikasi dan sponsorship masih kurang optimal. “Kita tidak melarang penerimaan sponsorship, namun harus tepat penggunaannya seperti untuk menambah ilmu atau untuk peningkatan SDM tenaga kesehatan”, kata Menkes. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan atas diperolehnya WTP selama 5 tahun. Di akhir sambutannya, Menkes berpesan kepada seluruh peserta rapat agar terus meningkatkan integritas untuk implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Dukungan Pimpinan Tinggi Madya dalam Implementasi Program Pengawasan Kementerian Kesehatan yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan.

 

Rangkaian acara selanjutnya, paparan dari Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH yang menyampaikan materi tentang Inplementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Reformasi Birokrasi merubah dari bad governance menjadi good governance. Sasarannya adalah pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sedangkan targetnya adalah kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Rapat Koordinasi Pengawasan diakhiri dengan penyampaian paparan dari para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang memaparkan tentang program kerja masing-masing Inspektorat. Inspektorat I melakukan pengawasan program prioritas nasional yaitu monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan monitoring dan evaluasi Program JKN; Inspektorat II melakukan pengawasan antara lain: (1) Hibah BMN DK/TP perolehan sampai dengan tahun 2011 yang belum selesai dilaksanakan; (2) Hasil Revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 yang tidak diterima oleh BPK; (3) Pelaksanaan Penerapan PMK 14 th 2017 tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan (4) Pelaksanaan e-reviu Laporan Keuangan tahun 2018; Inspektorat III melakukan pengawasan program prioritas nasional yaitu program tuberculosis, program imunisasi dan monev DAK bidang kesehatan; Inspektorat IV melakukan pendampingan atas proses pengadaan barang dan jasa serta reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Inspektorat Investigasi mempunyai tugas menyusun Laporan Hasil Audit (LHA), menyusun kebijakan teknis, melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan mengawasi kasus pelanggaran yang berindikasi kerugian negara dan pelanggaran administratif.

(LY, GT)

Share this Post: