Berita Itjen

Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna “Penguatan Pengawasan dan Membudayakan Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Efektif”

Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna  “Penguatan Pengawasan dan Membudayakan Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Efektif”

Jakarta (10/11) Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek didampingi para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan RI mengadakan Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna (RAKORPIMPAR) di Auditorium GA Siwabessy. Acara ini dihadiri seluruh pejabat eselon II serta para kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. RAKORPIMPAR pada kali mengusung tema “Penguatan Pengawasan dan Membudayakan Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Efektif”.

Reformasi di berbagai aspek kehidupan telah membangkitkan kesadaran masyarakat, penyelenggara negara, dan pemerintah tentang perlunya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya tiga Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yakni: Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga Undang-Undang tersebut memberikan landasan yang kuat bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengelolaan keuangan kementerian yang transparan dan akuntabel. Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Kementerian Kesehatan melalui peran Biro Keuangan dan BMN yang dilanjutkan dengan reviu oleh Inspektorat Jenderal. Selanjutnya dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akan menghasilkan Opini BPK dengan keempat jenis opininya, yakni :

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion);

Wajar dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion);

Tidak Wajar (adversed opinion);

Tidak Memberikan Opini (disclaimer of opinion).

          

Sebelum sesi panel dimulai, kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian informasi/penghargaan yang dicapai oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2017 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel. Pada kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Drs. Purwadi, Apt, MM, ME) memaparkan mengenai upaya Kemenkes dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kementerian Kesehatan sendiri telah berhasil memperoleh opini WTP pada laporan keuangan 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 s.d 2016. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a) Kesesuaian dengan SAP (PP 71/2010), b) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan; c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Selanjutnya, Irjen memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan Kemenkes dalam mempertahankan opini WTP diantaranya:

Seluruh entitas/satker baik pusat maupun daerah (KD/DK) dalam menyusun laporan keuangan menerapkan pengendalian intern agar dihasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai PP No 71 Tahun 2010, dengan mengimplementasikan :

  1. Peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
  2. Peraturan menteri keuangan No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat

Mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai kondisi yang terjadi (jangan ditutupi);

Satker melakukan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan lakukan mitigasi risikonya;

Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam pengelolaan keuangan.

“Upaya untuk mempertahankan opini WTP pada LK tahun selanjutnya akan terwujud apabila adanya dukungan serta komitmen  dari pimpinan baik pusat maupun daerah masing-masing salah satunya dengan menerapkan revolusi mental yang berguna untuk membangun integritas organisasi maupun individu dengan saling menjaga diri , jaga teman serta sama-sama menjaga Kementerian Kesehatan RI”, tuturnya.

Acara pembukaan dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama Menteri Kesehatan dengan seluruh peserta Rakorpimpar seputar pengalaman pencapaian predikat satker WBK/WBBM dari Kemenpan RB serta terntang tata kelola organisasi yang baik.

 

Kontributor: JP dan AF 

Share this Post: